Dialog Trijaya FM: 500 SKTM di Jawa Tengah Aspal

0
11

BERITA SEMARANG – Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) masih menjadi momok buat masyarakat Jawa Tengah. Pemerintah sendiri ingin menjamin anak-anak miskin bisa bersekolah terutama di sekolah negeri. Untuk itu kebijakan yang ditempuh adalah menggunakan system zonasi.

Kepala Balai Pengendalian Pendidikan Menengah dan Khusus (BP2MK) Wilayah Surakarta, Jasman Indratmo mengatakan, system zonasi tersebut adalah untuk pemerataan mutu pendidikan.

“Sistem zonasi untuk menghilangkan sekolah favorit dan sekolah pinggiran, semua sekolah dibuat favorit. Masyarakat jangan terlalu fokus pada sekolah-sekolah favorit tapi lebih pada pendidikan karakter bagi anak-anak,” kata Jasman saat dialog Prime Topic Trijaya FM yang bertema ‘Menyekolahkan Anak Bangsa’ yang digelar di Hotel Noormans Semarang, Senin (9/7/2018). 

Menurutnya, Pemerintah sudah memberikan pelayanan termasuk anak-anak miskin atau tidak mampu bisa bersekolah. “Soal SKTM yang bisa menggeser anak-anak pintar dan kini ramai diperbincangkan, sebenarnya bukan kami (dinas pendidikan) yang mengeluarkan, namun SKTM dikeluarkan dari dinas lain,” ungkap Jasman.

Sementara untuk pendaftaran SMA di Jateng sendiri ada 113.092 anak yang mendaftar, sedang kuota ada 113,325 dengan pemakai SKTM 62.000.

Dari 62.000 SKTM setelah disaring yang diterima ada 26.617 dimana didalamnya ada 500 SKTM dinyatakan asli tapi palsu (Aspal) dan sudah didiskualifikasi. Menurutnya, total anak miskin yang diterima masih rasional yakni sekitar 23,5 persen. Namun yang dipersoalkan adalah tidak meratanya atau tidak tepat sasaran per daerahnya.

“Bagi anak-anak yang benar-benar miskin dengan disertai SKTM, gratis biaya sekolah dan tetap masuk ke sekolah yang dituju. Soal SKTM yang aspal hal itu memang harus diaudit,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Jasman, tim khusus masih terus memverifikasi SKTM yang jumlahnya mencapai sekitar 62.000 tersebut.

Menanggapi soal penerimaan siswa baru, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh. Zen menegaskan semua pemegang SKTM hendaknya jangan diputuskan dulu. Karena, hal itu memang harus dibuktikan terlebih dahulu.

“Mekanisme penerimaan peserta didik baru harus dibenahi. Dengan begitu, sistemnya bisa fair. Saya sepakat pendidikan menengah  tidak menetapkan peserta didik baru sebelum persoalan tersebut diselesaikan,” tegas Muh. Zen. (Nining)

Biro Semarang