Rugikan PAD, Reklame Bodong Terus Hiasi Kota Bekasi

0
98
Reklame Bodong

BERITA BEKASI – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi tampaknya sulit akan mencapai target seperti apa yang selama ini diinstruksi Walikota Bekasi Rahmat Effendi ketika masih menjabat demi kemajuan dan kemakmuran Kota Bekasi. Pasalnya, masih banyak ditemui pekerjaan reklame yang belum mengantongi izin secara resmi.

“Ada 7 reklame diantaranya Medan Satria, Bekasi Utara, Pondokgede dan Rawa Lumbu. Dan itu yang sudah jelas kita konfirmasi belum mengantongi izin dari Pemkot Kota Bekasi,” terang Delvin Chaniago kepada Beritaekspres.com, Kamis (26/7/2018).

Ke-7 reklame itu sambung Delvin yang baru ketawan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak reklame-reklame yang lain yang belum mengantongi izin sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Peraturan Daerah (Perda) reklame Kota Bekasi.

“Beban keuangan Pemkot Bekasi cukup besar seperti program Kartu Sehat yang diambil dari pembayaran pajak masyarakat Kota Bekasi. Belum lagi, kenaikan honor Linmas, Posyandu, RT dan RW juga rencana gaji marbot Masjid yang sebelumnya sudah dijanjikan. Semuanya akan bersumber dari PAD Kota Bekasi,” ungkapnya.

Delvin Chaniago

Dengan beban itu lanjut Delvin, jika kinerja para Aparatur Pemkot Bekasi tidak berdasarkan aturan dan sumpah jabatan serta ketegasan maka tidak menutup kemungkinan APBD Kota Bekasi akan goyang karena pemasukan tidak sesuai dengan beban yang ditanggung Pemkot Bekasi.

“Kalau dalam pengelolaannya jelas sebenarnya cukup lumayan pendapatan dari sektor pajak reklame. Belum lagi dari yang lainnya seperti IMB dan sebagainya yang masih banyak kita temui tak berizin, sehingga merugikan pemasukan dalam bentuk PAD Kota Bekasi,” jelasnya.

Keadaan ini pun tambah Delvin, diperburuk dengan kinerja para Aparatur Pemkot Bekasi yang terkesan menutup mata bahkan berusaha menghindar dari sosial kontrol yang ada di Kota Bekasi yang kian mengambarkan adanya permainan antara oknum pengusaha dengan Pemkot Bekasi.

“Dugaan adanya permainan para oknum yang sangat merugikan Pemkot Bekasi. Jika hal ini terus terjadi tidak menutup kemungkinan kami LSM GMBI akan terus turun kejalan melakukan aksi agar segala bentuk pelanggaran yang merugikan ini dapat ditindak tegas juga diketahui publik,” pungkasnya. (Indra)