Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bekasi Wajib Dapat Jaspel 

0
25
Nyumarno

BERITA BEKASI – Tenaga kesehatan wajib mendapat Jasa Pelayanan (Jaspel) tanpa dipotong. Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno meminta Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, agar mendata semua tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan.

Dijelaskan Nyumarno, penggunaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diatur jelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2016 tentang penggunaan dana Kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). 

“Dana kapitasi JKN itu sendiri adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP, baik FKTP milik Pemerintah maupun FKTP milik perorangan atau swasta, berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan,” jelas Nyumarno kepada Beritaekspres.com, Selasa (7/8/2018).

Dikatakan Nyumarno, pemanfaatan dana Kapitasi JKN tersebut digunakan seluruhnya untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan serta dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan,” tambahnya.

Kemudian lanjut Nyumarno, untuk besaran alokasi Jasa Pelayanan ditetapkan besarannya yaitu sekurang-kurangnya 60 persen dari jumlah penerimaan dana Kapitasi JKN. Besaran alokasi sebagaimana dimakasud ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan Permenkes No.21 Tahun 2016 pada Pasal 3 ayat (2).

“Jadi, alokasi dana Kapitasi JKN untuk pembayaan Jaspel Kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan bagi tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP,” ulasnya.

Dikatakan Nyumarno, Tenaga Kesehatan yang mendapatkan Jaspel itu sendiri meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Ditekankan Nyumarno, sudah menjadi keharusan, semua Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan di FKTP milik Pemerintah (Puskesmas) harus semuanya di data dengan benar oleh Kepala Puskesmas dan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk di usulkan dalam SK Bupati Bekasi tentang alokasi dana Kapitasi JKN pada Puskesmas.

Bahkan, SK Bupatinya itu pun tidak hanya 2 lembar kertas yang berisi prosentase alokasi dana Kapitasi JKN yang berisi prosentase JKN dan prosesntase dukungan biaya operasional, tetapi harus lengkap dengan lampiran nama-nama penerima Jaspel di setiap Puskesmas. 

“Makanya saya meminta dan mendesak agar Kepala Puskesmas beserta Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan dengan benar, jangan sampai terlewat siapa-siapa yang berhak mendapatkan Jaspel,” katanya kembali menegaskan. 

Masih kata Nyumarno, untuk pembagian Jaspel Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan itu sendiri ditetapkan dengan mempertimbangkan jenis ketenagaan dan atau jabatan, juga ada variabel kehadirannnya.

Selain kedua variabel tersebut, juga ada penilaian variabel juga yang di hitung dari masa kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan. Formulasi dan Variabel tersebut sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 4 Permenkes 21 Tahun 2016. Tidak bisa main-main dengan pemanfaatan kapitasi JKN untuk Jasa Pelayanan ini. 

Apabila ada maraknya pemberitaan tentang pemotongan Jaspel Kesehatan oleh oknum, siapapun orangnya dan apapun dalilnya, itu tidak bisa dibenarkan. Dinas Kesehatan harus segera memanggil oknum pelaku pemotongan tersebut, segera cek dan klarifikasi kebenarannya. 

“Jika benar terjadi dan terbukti, maka harus diberikan sanksi tegas melakui PPIP, Inspektorat bahkan bisa melalui Aparat Penegak Hukum,” tegas Nyumarno mengingatkan.

Meskipun alasan pemotongan Jaspel dipergunakan untuk membayar gaji honor tenaga kerja sukarelawan (sukwan), itu juga tidak bisa dibenarkan. Seharusnya, malah dilakukan pendataan yang benar oleh Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan kaitan semua Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Puskesmas, termasuk rekan-rekan Sukarelawan (sukwan).

“Jadikan para Sukwan tersebut menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), berikan SK Bupati untuk mereka dan masukkan mereka ke dalam penerima Jaspel,” pungkas Nyumarno. (De/Mul)

Biro Kabupaten Bekasi