41 Anggota DPRD Tersangka KPK, Mendagri Jelaskan Payung Hukum Diskresi

0
14

BERITA JAKARTA – Terkait dengan penetapan 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah mengeluarkan diskresi agar jalannya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur, tidak terganggu.

Dikatakan Mendagri, dengan adanya diskresi itu, kebijakan yang mendesak bisa diputuskan lewat peraturan kepala daerah, tidak perlu harus menunggu dulu persetujuan dewan. Seperti yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah non-APBD.

Menurut Cahyo, dasar hukum dikeluarkannya diskresi mengacu pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Bahkan bila untuk ini diperlukan penyesuaian bisa revisi terbatas Permendagri tentang Pedoman penyusunan APBD atau Tatib DPRD akan kita lihat dulu urgensinya,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (4/9/2018) kemarin.

Dijelaskan Cahyo, banyak yang menanyakan padanya apa ada diskresi dalam kasus Kota Malang manakala harus digelar rapat Paripurna DPRD bersama Pemkot Malang.  

Pertanyaan wajar mencuat, mengingat jumlah anggota DPRD yang belum jadi tersangka tersisa 4 orang. Bila dipaksakan rapat, tentu tidak kourum.

“Bayangkan, banyak anggota DPRD Kota Malang yang ditahan KPK. Dari 45 anggota dewan, tercatat  4 anggota yang tidak atau belum ditahan KPK,” ungkap Cahyo.

Maka dari itu sambung Cahyo, untuk mengatasi persoalan Pemerintahan dan agar tidak terjadi stagnasi Pemerintahan akan dilakukan diskresi Mendagri dengan dasar hukum UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, tambah Mendagri, Tim Otonomi Daerah Kemendagri juga telah turun ke Kota Malang. Pihaknya juga akan mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) dan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Malang.

“Sudah saya perintahkan buat payung hukum agar Pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan. Apapun yang namanya Pemerintah Daerah tersebut ya Pemda dan DPRD dan Forkompimda setempat,” pungkasnya. (Puspen Kemenagri/ES)