Kisruh Sampah DKI, Rahmat Effendi: Kami Minta Anies Gentle

0
112
Dr. H. Rahmat Effendi

BERITA BEKASIWalikota Bekasi Rahmat Effendi berharap polemik sampah DKI Jakarta bisa segera diselesaikan. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan segera datang langsung untuk berkomunikasi.

“Kami minta Gubernur datang seperti Gubernur Pak Sutiyoso pada tahun 2002 dengan gentle, berani hadir memohon supaya TPA dibuka, walau ini belum sempat ditutup,” kata Rahmat Effendi kepada Beritaekspres.com, Sabtu (20/10/2018).

Kalau bukan Anies sambung Rahmat, siapa lagi yang akan menyelesaikan karena ini urusan pimpinan, bukan anak buah.

“Kota Bekasi belum menerima dana hibah tahun 2018 atas perjanjian kerja sama pengelolaan sampah TPA Bantargebang. Bila DKI tak memenuhi kewajibannya, kita akan tinjau ulang kerja sama ini,” tegas Rahmat. 

Dikatakan Rahmat, apa yang sudah disampaikan Gubernur DKI melalui media sosial (medsos) itu bantuan 2017, bukan 2018. Kalau 2018 saja tidak ada, bagaimana mungkin yang bantuan 2019 akan direalisasikan.

“Yang kita tahu bahwa KUA/PPAS diproses di bulan Juni. Dan banyak lagi yang melatari distopnya truk-truk sampah milik DKI, karena memang yang lewat Bekasi Barat harus yang compactor (tertutup), bukan semua truk sampah DKI bisa lewat,” jelasnya.

Diungkapkan Rahmat, pihaknya sudah mengultimatum Anies soal dana hibah dari Pemprov DKI yang tak kunjung cair.

“Pemkot Bekasi sudah beberapa kali melempar komunikasi, tapi tak digubris. Dia mengingatkan, seharusnya hubungan kerja sama DKI Jakarta dengan Bekasi bisa terjalin harmonis, saling menghormati.

Masih kata Rahmat, sejak Gubernur DKI baru, jangankan untuk bantuan awal pemerintahan, komunikasi saja seolah-olah berhubungan dengan tujuh lapis langit.

“Kita hanya ingin menyampaikan bahwa ada kewajiban-kewajiban DKI yang tersirat dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan itu sudah berjalan seolah-olah dianggap tidak ada, melalui surat tidak ada respons, peringatan komunikasi dengan surat kembali juga tidak direspons,” jelasnya.

Sebelumnya, Anies menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan dana hibah kepada Pemkot Bekasi. Total dana hibah yang diberikan Rp194 miliar.

“Kami ingin terus menjaga hubungan baik itu, sehingga kewajiban kita alhamdulillah tertunaikan. Untuk 2018 sudah ditunaikan bulan per Mei, nilainya Rp194 miliar dan untuk 2019 kewajiban Rp141 miliar,” kata Anies kepada awak media di Balai Kota, Kamis (18/10/2018) kemarin.

Anies juga menyampaikan Pemprov DKI tetap menjaga hubungan baik dengan Pemkot Bekasi. Kerja sama pemanfaatan lahan di Bantargebang akan tetap dilanjutkan.

“Terkait dengan kerja sama dengan Pemerintah Bekasi tentang pemanfaatan lahan di Bantargebang, perlu kami sampaikan, kita akan terus berkoordinasi dan insyaallah Pemprov DKI akan terus menunaikan kesepakatan sehingga kita bisa meneruskan dan menjaga hubungan yang selama ini baik,” ucapnya.

Namun apa yang disampaikan Anies dibantah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang menyebut bahwa dana hibah yang sudah diterima Pemkot Bekasi merupakan dana hibah tahun 2017.

“Saya luruskan mengenai dana hibah, yang disampaikan Gubernur sudah dibayar itu tahun 2017. Tahun 2018 kita tidak dipenuhi. Yang disampaikan Anies sekarang Rp180 miliar, Rp194 miliar itu adalah anggaran tahun 2017. Yang 2018, setelah Gubernur diangkat, belum ada. Nah, sekarang sudah mau masuk 2019, masa dua tahun kontrak kita dilalaikan,” pungkas Rahmat. (Indra)