Rahmat: Jika Pengelolaan Masih Tradisional TPA Bantargebang Tutup   

0
36

BERITA BEKASI – Walikota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, penindakan tegas itu dilakukan menyusul adanya evaluasi dari masyarakat Kota Bekasi yang diwakili para tokoh yang meminta Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditutup jika pengelolaan TPST Bantargebang masih menggunakan sistem tradisional seperti sekarang.  

“Sebelumnya, kami dengan DKI Jakarta itu sudah ada perjanjian kerja sama atau MoU kedua belah pihak memberikan yang terbaik,” kata Rahmat kepada Beritaekspres.com, Minggu (20/10/2018).

Dalam perjanjiann kerja sama itu ada dua kewajiban DKI Jakarta kepada Kota Bekasi seperti DKI wajib memberikan dana kompensasi bau sampah sebesar Rp900 ribu per tiga bulan kepada masyarakat terdampak di wilayah Bantargebang.

Selain itu sambung Rahmat, melakukan rehabilitasi lingkungan akibat pencemaran sampah yang ditimbulkan.”Ini wajib dan harus dilakukan oleh DKI Jakarta agar tidak merusak lingkungan atau wilayah Bantargebang,” tegas Rahmat.

Diungkapkan Rahmat, kewajiban DKI kepada Kota Bekasi yang terhenti yakni, pemberian dana hibah kemitraan. Padahal, sebelumnya ketika Gubernur DKI dijabat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) setiap tahun, DKI memberikan hibah untuk infrastuktur lebih dari Rp200 miliar.

Diakui Rahmat, sejumlah pembangunan yang didanai hibah DKI seperti jembatan Jatiwaringin, jembatan Cipendawa, penataan jalan di sekitar tol Bekasi Timur, hingga pembangunan flyover di Rawapanjang dan Cipendawa.

“Ada kewajiban DKI Jakarta sebagai kemitraan dengan Kota Bekasi, nah ini yang sudah enggak jalan. Sementara operasional truk buang sampah DKI terus berjalan,” pungkasnya. (Ndi)