Ada Laporan Warga, Pemkot Bekasi Sidak Apartemen Mutiara Bekasi

0
361

BERITA BEKASI – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Apartemen Mutiara Bekasi, Selasa (23/10/2018) kemarin.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Cecep Suherlan menegaskan, kedatangan tim gabungan Inspeksi ke Apartemen Mutiara berawal dari aduan warga yang mengatasnamakan Perhimpunan Penghuni Pengurus Rumah Susun (P3RS) Apartemen Mutiara Bekasi (AMB).

Berdasarkan aduan warga ke Walikota Bekasi sambung Cecep, maka pihaknya, menindaklanjuti. Dalam laporan itu, penghuni atas nama Josse Silitonga yang mengaku pengurus P3RS membeberkan prihal perizinan yang ada di Apartemen Mutiara Bekasi tidak mengantongi izin.

“Aduannya banyak, termasuk beberapa jenis usaha disini yang diduga tidak berizin, maka kita cek dilapangan untuk mengetahui kabar itu, dan ternyata semua ada izinnya,” terang Cecep.

Dikatakan Cecep, Pemkot Bekasi dalam hal ini sebatas penengah kedua belah pihak guna melakukan mediasi prihal pembentukan P3RS AMB. Hal itu dilakukan menindaklanjuti surat perintah Walikota Bekasi untuk inspeksi dilapangan.

Sementara beberapa warga yang hadir dalam rapat pertemuan antara FKP dengan P3RS AMB tidak terjadi kesepakatan. Bahkan beberapa penghuni merasa terganggu atas keberadaan penghuni yang mengklaim sudah membentuk P3RS AMB.

“Semenjak keberadaan mereka itu, kami penghuni lainnya sangat terganggu dan tidak nyaman lantaran kegaduhan yang dibuat kelompok yang mengatasnamakan P3RS yang sampai sekarang kami pun tidak pernah tau kapan dibentuk bersama seluruh penghuni yang betul – betul pemilik unit AMB,” jelas Pumaluto Sitobing.

Berbeda dengan Siagian yang mengaku miliki beberapa unit yang disewakannya kepada penyewa, dia meminta kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam rapat pertemuan itu, agar keberadaan P3RS yang dibentuknya dengan Josse Silitonga dapat difasilitasi oleh pihak developer. “Kami minta dipasilitasi kantor dan diakui keberadaan P3RS kami ini,” tandas Siagian.

Sementara, pihak pengelola Apartemen Mutiara Bekasi, Adhitya mengaku, pihaknya tidak keberatan pembentukan P3RS hanya saja, pembentukan yang dimotori Josse Silitonga cs dan beberapa penghuni lainnya dianggapnya cacat hukum.

“Pembentukannya dilakukan secara Akalamasi, sementara penghuni lainnya yang rata-rata pemilik unit tidak dilibatkan karena mereka tidak mau adanya pembentukan P3RS yang melibatkan pihak-pihak luar selain penghuni dan pemilik unit disini,” kata Adit.

Selain itu, pihaknya melalui kuasa hukumnya sudah melayangkan gugatan akte notaris pendirian P3RS AMB ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, lantara pembentukannya dinilai tidak sesuai peraturan menteri No.15 Tahun 2007 tentang pembentukan P3RS dan harus memilik Surat Keputusan (SK) Walikota atau Bupati setempat.

“Didalam peraturan itu disebut, pengurus harus penghuni dan pemilik unit, dan harus memulik SK dari Walikota atau Bupati, lah inikan mereka tidak ada SK nya bahkan orang yang bukan pemilik dimasukan kedalam pengurusan, bahkan kita ketemukan adanya dugaan pemalsuan data penghuni, kami sedang lakukan proses hukum itu,” pungkasnya. (Ndi)