Kasus Fee 2 Persen APBD Kota Bekasi Ada Nama Dewan Pengkritis  

0
117

BERITA BEKASI – Ketua Investiasi LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Delvin Chaniago mengatakan, tujuh tahun sudah kasus fee 2 persen ketok palu DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat, pengesahan APBD Kota Bekasi Tahun 2010 sebesar Rp4 miliar mandek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hingga kini, masih menyisahkan pertanyaan khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi.

“Meski belum ada keputusan hukum bagi penerima suap fee 2 persen APBD Kota Bekasi namun beberapa nama Anggota Dewan DPRD Kota Bekasi itu tercatat jelas dalam petikan putusan Pengadilan mantan Walikota Bekasi, Mochtar Muhamad dan Sekretaris Daerah, Tjandra Utama Effendi yang sudah selesai menjalani masa hukumannya,” terang Delvin kepada Beritaekspres.com, Rabu (28/11/2018).

Diketahui, sebanyak 713 orang telah mendaftar menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Bekasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dari 16 Partai Politik (Parpol) sejak dibuka pada Rabu 4 – 17 Juli 2018 lalu termasuk, beberapa nama Caleg yang tercatat dalam petikan putusan kasus penyuapan fee 2 persen APBD Kota Bekasi Tahun 2010.

“Mestinya, penyidik KPK bisa menuntaskan kasus penyuapan fee 2 persen APBD Kota Bekasi tahun 2010 tersebut. Terlebih lagi, pemberi suap sudah menjalani proses hukum dan bahkan sudah bebas menjalani hukumannya,” jelas Delvin.

Namun sambung Delvin, hingga kini, pihak KPK sendiri belum memberikan kepastian hukum kepada beberapa nama oknum Anggota DPRD Kota Bekasi yang namanya disebut dalam petikan putusan Pengadilan kasus fee 2 persen APBD Kota Bekasi tahun 2010 yang menjadikan mantan Walikota Bekasi, Mochtar Muhammad (M2) jadi terpidana.     

“Masa pemberi suap sudah diproses secara hukum. Sementara, penerima suap sampai sekarang belum terproses. Bahkan, sudah beberapa kali pergantian pimpinan KPK pun kasus tersebut tak kunjung ada kepastian hukum hingga kini,” katanya.

Waktu itu, lanjut Delvin, rekontruksi yang dilakukan penyidik KPK di Villa 200 beralamat di Jalan Kemakmuran, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, sempat heboh dan menjadi perhatian khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi, dimana uang suap sebesar Rp4 miliar itu ditempatkan di dalam koper yang diserahkan langsung oleh Tjandra Utama Effendi.

“Selain maju lagi jadi bakal Caleg, diantara nama yang disebut dalam kasus fee 2 persen seperti Chairoman J Putro politisi PKS yang belakangan selalu kritis menyikapi kebijakan Walikota Bekasi.  Eh, ngak tahunya kena dikritik juga sama warga dapilnya sendiri karena ngak pernah turun kewilayah,” sindir Delvin.

Ditambahkan Delvin, seharusnya penyidik KPK menuntaskan kasus yang sudah ditanganinya, sehingga tidak menyisahkan pertanyaan khususnya bagi masyarakat Kota Bekasi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang namanya disebut dalam proses Peradilan Korupsi tersebut. “Jadi jelas semua mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, berdasarkan hasil rekonstruksi KPK di Villa 200 dinyatakan ke-5 anggota DPRD Kota Bekasi yaitu, Tumai (PDIP), sekarang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Lilik Haryoso (PDIP), Chairoman J Putro (PKS), Muhamad Said (PPP) dan Sutriyono (PKS) yang kini menjabat sebagai Direktur Migas milik BUMD Kota Bekasi. (Indra)