Akibat Jadi Jalan Lintas Batubara PT. Adaro Kerbau Peternak Mati

0
133

BERITA JAKARTA – Sidang gugatan warga Kalimantan Tengah (Kalteng) Syahruni melawan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku tergugat dan PT. Adaro Indonesia (AI) sebagai tergugat II intervensi terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Sidang yang di Ketuai Majelis Hakim, Susilowati Siahaan bersama Hakim Anggota, Baiq Yuliani dan Edi Septa Surhaza beragendakan pemeriksaan saksi fakta pihak penggugat dan tambahan bukti dari para pihak penggugat yang menghadirkan 4 orang saksi fakta yakni, Kujang Topayadi, Radikun Dikucap, Basri, dan Habidin.

“Kepada para saksi agar tidak memberikan keterangan palsu, karena akan berlanjut pada proses hukum pidana,” kata Ketua Majelis Hakim Susilowati Siahaan sebelum persidangan pemeriksaan saksi dimulai, Rabu (28/11/2018) kemarin.  

Saksi pertama, Basri menerangkan tentang lokasi awal rencana pembangunan jalan dan tapak pelabuhan milik PT. Adaro Indonesia sebagaimana ijin yang diberikan Gubernur Kalteng pada tahun 1990. Saksi pun membenarkan bahwa awal pembangunan jalan dan tapak batu bara berlokasi di Klanis Murung.

“Tapi, pembangunan jalan itu gagal dan saya tidak mengetahui lagi rencana perpindahan jalan tersebut terletak di seberang Klanis Murung. Begitu juga dengan alasan perpindahan lokasi dari rencana semula. Saya, hanya sebagai buruh harian lepas atas ajakan seseorang,” kata Basri.

Sedangkan, saksi Habidin menerangkan tentang letak lokasi beje atau kolam jebakan ikan tradisional milik saksi yang berukuran 2×25 Meter. Beje miliknya itu, terletak diatas tanah penggugat, Syahruni sebanyak 3 buah. Dan beje tersebut saat ini terletak di sisi jalan tapak batu bara milik PT. Adaro Indonesia.

“Akibat ada jalan tersebut, beje menjadi rusak namun  pihak PT. Adaro mengganti beje tersebut senilai Rp1,5 juta perbeje. Saya pun, tidak mengetahui persis ada beje–beje yang lain,” katanya diruang persidangan.

Masih kata saksi Habidin, terkait masalah ada perggantian soal tanah dari PT. Adaro Indonesia dirinya tidak tahu. Kalo kerbau betul ada namun tidak paham dengan junlahnya. “Kalo soal ada kerbau yang mati, saya hanya mendengar,” ungkap Habidin.

Sementara saksi Radikun menerangkan, tentang lokasi kerbau milik Syahruni (penggugat) pada tahun 1983 yang merupakan bagian dari tanah adat. Radikun sendiri, merupakan Demang atau Kepala Adat berdasarkan surat pengesahan dari Bupati.

Radikun sendiri, pernah mengeluarkan surat keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamat Nomor 3 Tahun 2010 tertanggal 5 Januari 2010. Dan surat tersebut dibenarkan dan diakui saksi yang telah menjabat selama dua periode.

Saksi Radikun membenarkan, adanya kerbau rawa sejak saksi masih kecil. Saksi pun juga membenarkan penggugat pernah datang kerumahnya untuk membuat surat. Lalu, saksi memerintahkan Mantir (Kepala Adat Tingkat Desa) untuk mengecek langsung keberadaan kerbau rawa yang hasilnya ada kerbau rawa di lokasi tersebut.

Dengan dasar itu, saksi mengeluarkan surat keterangan Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamat Nomor 3 Tahun 2010 Tanggal 5 Januari 2010 dan penggugat adalah suku asli Bakumpay. “Kalo masalah adanya jalan holing, saya tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan jalan tersebut,” ucapnya.

Saat saksi didesak kuasa hukum tergugat II intervensi, Adnan Rifky mengenai surat keterangan Damang Kepala Adat sudah disertifikasi apa belum, karena pernyatanya saksi sebelumnya bahwa sertifikat tanah telah di inventarisasi. Pertanyaan kuasa hukum tergugat II intervensi kepada saksi, saksi mengatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. 

Sehingga kuasa hukum tergugat II intervensi Adnan harus menerangkan kepada saksi Radikun bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalteng Nomor 13 Tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa, inventarisasi itu belum selesai sampai dengan sertifikasi atas pemutihan tanah kepemilikan adat.

Akibat hukumnya sambung Adnan, apabila tidak melakukan upaya inventarisasi berturut – turut hingga 6 tahun terhitung sejak diberlakukan Undang–Undang ini dikenakan sangsi adat berupa tidak di akuinya hak kepemilikan atau penguasaan dan pemanfaatan atas tanah adat di maksud serta sangsi tambahan sesuai hukum adat yang berlaku. Dan Pergub tersebut telah dijadikan bukti tambahan oleh tergugat II intervensi.     

Saksi keempat, Kujang menerangkan, sepengetahuannya ada verifikasi dan pengakuan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Barito Selatan terkait lokasi kerbau rawa. Saksi sekarang bekerja di inspektorat di Bidang Analis Program.

Pihak PT. ADARO INDONESIA sempat meminta kepada pihak Pemda memfasilitasi terkait objek sengketa dengan Syahruni. Lalu saksi yang dulunya menjabat sebagai Camat ditunjuk oleh Pemda untuk mediasi kedua pihak yang bersengketa pada tahun 2014.

Saksi mengakui, kedua belah pihak hadir dalam pertemuan tersebut. Dan pada pertemuan itu, menghasilkan suatu rekomendasi dari TIM meminta kepada PT. Adaro Indonesia untuk memberi konpensasi kepada pihak Syahruni dalam bentuk ganti rugi.

Usai persidangan, kuasa hukum tergugat II intervensi, Adnan Rifky mengatakan, dari aspek prosedur peraturan Gubernur Kalimantan Tengah disebutkan surat keterangan Damang adat belum selesai dan harus memiliki sertifikasi.

“Jadi setelah sertifikat Kepala Adat Damang itu keluar harus ada sertifikasi lagi itu lah urutan prosedur,” terang Adnan kepada Beritaekspres.com, Kamis (29/11/2018).

Kalo persoalan tudingan bahwa PT. Adaro Indonesia tidak mengantongi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) karena ini adalah lahan kawasan hutan. “Kawasan hutan itu tidak boleh ada hak kepemilikan di atasnya, kalau ada hak kepemilikan itu akan tumpang tindih,” pungkasnya.

Terpisah, kuasa hukum penggugat, Husrani Noor menyikapi pernyataan kuasa hukum tergugat II intervensi terkait sertifikasi surat ketenangan Kepala Adat yang mengatakan, kita tidak bahas soal yang dulu terkait tergugat II intervensi tidak mengantongi ijin, karena itu akan ada tanggung jawab hukum tersendiri.

“ Kalau di laporkan nanti pengelapan pajaknya segala macam itu ada, tapi ini kita bicara pasca terbitnya IPPKH Bulan Agustus 2017,” jelas Husrani.

“Tadi kuasa hukum tergugat II intervensi mempermasalahkan Kepala Adat katanya dalam Pergub ada tahapan semenjak Pergub itu ditetapkan tahun 2012 paling lama enam tahun tanah – tanah adat itu harus di verifikasi salah satunya,” cetusnya.

Kemudian di iventarisasi lalu di buatkan surat adat dan yang terakhir sertifikasi. Pasal di bawahnya kalau selama 6 tahun sejak diterbitkan Pergub tadi tidak di iventarisasi juga adat tidak akan diakui menurut pemahaman kuasa hukum tergugat II intervensi itu harus di sertifikasi itu beda, Negara pun tidak bisa memaksa orang di suruh mensertifikasi, Negara hanya bisa menganjurkan,” tegas Husrani.

Menyangkut permohonan pihak penggugat mengajukan permohonan persidangan setempat (PS) yang saat ini belum di sikapi oleh hakim PTUN Jakarta Husrani mengatakan,makanya penting bagi kami agar para hakim tidak terkecoh. “Kami ingin menunjukan yang riil dan nyata dilapangan dari satu titik ketitik yang lainnya karena ada perbedaan peta,” pungkasnya. (Bambang)