KY Lahir Untuk Membangun Kepercayaan Publik Hukum Indonesia

0
68

BERITA SEMARANG – Adanya OTT terhadap hakim membawa dampak luar biasa dalam dunia peradilan Indonesia. Hakim PN Jakarta Selatan yang tertangkap oleh KPK merupakan hakim ke dua puluh yang dicokok oleh lembaga anti rasywah dalam kurun waktu beberapa tahun.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Semarang, Dr. Junaidi mengatakan Mahkamah Agung harus berbenah dan mereformasi kelembagaannya dengan melibatkan penuh pengawasan eksternal yakni Komisi Yudisial (KY) untuk ikut pembinaan dan pengawasan terhadap hakim sesuai amanat konstitusi.

Jika tidak, maka sangat mungkin keluhuran marwah dan martabat kekuasaan kehakiman akan semakin runtuh. “Mahkamah Agung tidak perlu resistensi dengan kehadiran Komisi Yudisial, karena lembaga Komisi Yudisial lahir untuk ikut serta membangun kembali kepercayaan public atas penegakan hukum di Indonesia,” kata Junaidi di Semarang, Sabtu (1/12/2018).

Dikatakannya, Komisi Yudisial selama ini bekerja sesuai dengan kewenangannya bukan untuk mengintervensi lembaga Mahkamah Agung, tetapi jauh lebih dari itu untuk mengawal terwujudnya peradilan agung yang bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“DPR dan Pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya penguatan lembaga Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal. Jangan sampai cita-cita reformasi dalam penegakan hukum menjadi terhambat dengan adanya operasi tangkap tangan terhadap aparatur peradilan,” bebernya.

Ditegaskannya bahwa reformasi bidang hukum harus terus berjalan, adanya RUU jabatan hakim segera disahkan, RKUHP segera diselesaikan. “Semoga kedepan dunia peradilan Indonesia semakin baik dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud,” tandasnya. (Nining)

 

Biro Semarang