75 Hari Kampanye, 27.981 APK di Jateng Ditertibkan

0
37

BERITA SEMARANG – Selama 75 hari pelaksanaan kampanye, sebanyak 27.981 alat peraga kampanye (APK) di Jawa Tengah ditertibkan. APK tersebut ditertibkan karena melanggar aturan dan ketentuan. Pelanggaran aturan itu terdiri dari APK dipasang di tempat yang dilarang sebanyak 27.669, APK yang terpasang dibranding mobil kendaraan umum 309, serta APK yang mengandung materi yang dilarang sebanyak 3 buah.

Masa kampanye Pemilu 2019 sendiri sudah dimulai sejak 23 September 2018, dan hingga tanggal 6 Desember, sudah ada puluhan ribu APK yang ditertibkan.  

Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiuddin menyampaikan, penertiban APK yang melanggar aturan itu tidak dilakukan jajaran Badan Pengawas Pemilu di Jawa Tengah sendiri, tapi juga melibatkan beberapa instansi lain seperti Satpol PP, KPU kabupaten/kota, dinas perhubungan dan lainnya. 

“Jenis APK yang ditertibkan terdiri dari berbagai jenis, seperti spanduk, poster, stiker, baliho, dan lain-lain. Puluhan ribu APK yang ditertibkan itu tersebar di berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah,” jelas Rofiuddin di Semarang, Minggu (9/12/2018).

Sesuai dengan UU Pemilu dan PKPU Kampanye, lanjutnya, salah satu metode kampanye adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum. Namun, pasal 34 PKPU tentang Kampanye juga mengamanatkan beberapa ketentuan terkait pemasangan alat peraga kampanye itu. Misalnya, lokasi pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di tempat ibadah, termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

“Pasal 298 ayat (2) UU 7/2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut,” ungkap dia.

Menurutnya, hal ihwal pemasangan APK di tempat umum tersebut juga harus berdasarkan pada peraturan daerah di kabupaten/kota masing-masing. “Masing-masing pemerintah kabupaten/kota sudah menetapkan mana saja zona yang bisa dipasangi alat peraga kampanye dan mana saja zona yang tak diperbolehkan dipasangi alat peraga kampanye,” imbuhnya. 

Bawaslu Jawa Tengah mendesak kepada peserta Pemilu agar selalu taat pada aturan pemasangan alat peraga kampanye. “Jangan sembarangan memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat yang dilarang. Selain melanggar aturan juga akan mengganggu keindahan berbagai sudut tata ruang wilayah,” pungkasnya. (Nining)

 

Biro Semarang