Kasus Meikarta, Mantan Kepala DPMPTSP Akui Terima Rp100 Juta

0
11
Sidang Kasus Meikarta

BERITA BANDUNG – Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, Carwinda disebut menerima aliran uang dari mega proyek Maikarta dalam persidangan lanjutan yang bergulir di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu (23/1/2019).

Hal itupun, diakui Carwinda bahwa uang Rp100 juta tersebut diterimanya dari Bupati Bekasi  non aktif, Neneng Hasanah Yasin (NHY) setelah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk proyek Meikarta terbit. 

“Saat itu di bulan puasa (2017), ada telepon dari ajudan (Bupati Neneng), katanya ini ada titipan dari Bupati,” jawab Carwinda saat ditanya Jaksa KPK apakah menerima uang Rp100 juta tersebut. 

Meskipun begitu, Carwinda mengaku tidak tahu menahu asal-usul uang tersebut apakah berkaitan dengan terbitnya IPPT Meikarta.

“Saya pribadi kan nggak pernah tahu Bupati menerima uang dari Meikarta yang berkaitan dengan persoalan perizinan. Tahunya dari Jaksa dipersidangan,” ungkap Carwinda.

Selain Carwinda, Jaksa KPK juga menghadirkan mantan Kepala Bidang Perizinan Tata Ruang DPMPTSP Pemkab Bekasi, Deni Mulyadi yang disebut juga menerima aliran uang Maikarta sebesar Rp150 juta pada bulan puasa 2017. Namun Deni menyebut uang itu sebagai ‘titipan THR dari Bupati’.

“Saya dikasih tahu ada titipan THR dari Bupati (Neneng) nyampe Rp150 juta. Dibagi dua Rp50 juta Heru (Heru Gunawan/Staf DPMPTSP Pemkab Bekasi),” kata Deni.

Namun Deni mengaku, sempat terlibat dalam proses IPPT untuk Meikarta. Awalnya dia mengaku menerima dokumen pengajuan IPPT itu pada Mei 2017 dari ajudan Bupati Neneng bernama Agus Salim. “Katanya ini titipan dari Bupati tolong diproses,” kata Deni.

Deni kemudian memerintahkan, Kusnadi Hendra Maulana yang menjabat sebagai Analis Penerbitan Pemanfaatan Ruang pada Seksi Penerbitan Perizinan Tata Ruang dan Bangunan, mengurus pengajuan IPPT tersebut.

“Awalnya, IPPT yang diajukan untuk luas lahan 143 hektare, tapi yang sesuai 84,6 hektare. Setelah itu, kita laporkan ke Pak Carwinda untuk proses pemarafan terus diserahkan ke Kusnadi, lalu ke ajudan Bupati untuk ditandatangani IPPT itu,” tutur Deni.

Dia mengakui, normalnya, proses pengajuan IPPT tidak seperti itu. Seharusnya, menurut Deni, pengajuan IPPT melalui loket di DPMPTSP Pemkab Bekasi. IPPT merupakan proses awal bagi PT Lippo Cikarang untuk membangun Meikarta. “Ini perintah Bupati,” pungkas Deni. (Mul)

Biro Kabupaten Bekasi