Lelang Jabatan, Ridwan Kamil Libatkan KPK, PPATK hingga BIN

0
8
Ridwan Kamil

BERITA BANDUNG – Proses lelang terbuka jabatan tinggi pratama di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menuju tahap akhir. Selama proses seleksi, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil turut melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Badan Intelijen Negara ( BIN) agar Pemprov Jabar mendapat pejabat terbaik.

 “Prosedur saja, ya enggak kenapa-kenapa, kan mau orang yang terbaik. Pintar saja tidak cukup. Tapi, kalau ada catatan-catatan yang perlu menjadi perhatian, kan harus menjadi masukan buat saya,” terang Emil, sapaan akrabnya di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Jumat (25/1/2019).

Emil mengaku, tak pernah bertemu dengan panitia seleksi untuk menjaga azas keadilan serta menghindari intervensi.

“Intinya, tadi sudah disampaikan prosesnya sangat obyektif. Saya pun tidak pernah bertemu dengan panitia seleksi, baru bertemu tadi pas menjelang pengumuman. Menandakan saya tidak mengintervensi atau apapun. Memang itu adanya,” tutur dia.

Bahkan, Emil mengatakan, banyak kenalannya yang tak lulus seleksi administrasi. Menurut dia, hal itu menandakan ia tak membawa orang titipan dalam proses seleksi itu.

“Ada yang dekat dengan saya pun enggak lolos, menandakan saya enggak membawa misi apapun kecuali mencari yang terbaik.

Dikatakan Emil, sebuah prosedur ada background cek dari BIN, KPK, dan PPATK, untuk memastikan background dari yang terpilih ini memang tidak ada catatan-catatan yang menjadi atensi,” tutur dia.

Para pejabat terpilih sambung Emil, akan diumumkan akhir bulan ini. Pejabat yang akan ia pilih, sebut dia, harus mampu mengimbangi kecepatan kerjanya.

“Yang relevan, relevan itu kalau sekarang butuh pejabat capat, dia harus bisa menujukan dia cepat. Relevan dia punya skill digital, maka dia harus juga punya skill digital. Chemistry itu ada di tiga besar tadi, karena tidak mungkin saya kerja dengan orang yang tidak bisa secara sosial blending dengan pemimpinnya. Makanya enggak ada ranking,” tungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Barat, Yerry Yanuar mengatakan, saat ini seleksi telah memasuki tiga besar. Sesuai aturan, Gubernur punya diskresi untuk menentukan pejabat terpilih.

“Dari 187 peserta yang mendaftar, disaring menjadi 114 peserta yang seleksi administrasi dan ujungnya 42 orang masuk ketiga besar. Hanya 1 jabatan yang akan diperpanjang pendaftarannya yaitu jabatan Kepala Dinas Kesehatan, karena dari 7 pendaftar, hanya 1 yang lolos administrasi,” pungkasnya. (CR-2)

Sumber: Kompas