Pelantikan Sekda Disoal, Ini Penjelasan Kabag Hukum Pemkot Bekasi

0
257
Pelantikan Sekda Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bekasi, Wahyudin menegaskan sekaligus mengklarifikasi terkait pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Renny Hendrawati mantan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (31/1/2019).

Wahyudin menjelaskan, adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bernomor: 0167/IN/VII/2018/JKSGR tertanggal 15 Agustus 2018, terkait mal administrasi dalam penghentian pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik pada Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bekasi yang selanjutnya disebut LAHP. 

Dikatakan Wahyudin, dalam rekomendasi Ombudsman dalam LAHP antara lain pada butir 5.2, (Tindakan Korektif) pada point 5.9 antara lain memerintahkan Pj. Walikota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kota Bekasi memberikan sanksi kepada Kepala BKPPD Kota Bekasi yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya. 

“Sedangkan mengenai larangan pengisian jabatan publik merupakan rekomendasi LAHP pada butir 5.14 yang ditujukan kepada Walikota Bekasi terpilih untuk tidak mempromosikan atau mengangkat mantan Sekda Rayendra Sukarmadji dalam mengisi jabatan publik, bukan kepada, Renny Hendrawati yang kini dipermasalahkan,” jelasnya.

Wahyudin menegaskan, Walikota Bekasi telah melaksanakan rekomendasi Ombudsman pada butir 2 di atas sebagaimana surat bernomor: 180/5555/Setda.Huk tertanggal 16 Oktober 2018 (Tindakan Korektif) dimana didalamnya terdapat pemberian sanksi kepada Kepala BKPPD Kota Bekasi sebagaimana surat Nomor: 800/5110/Setda.TU tertanggal  15 Oktober 2018 berupa peringatan.

“Sekda merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang persyaratan pengangkatannya diatur dalam Pasal 107 huruf c Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,” ungkapnya.

Persyaratan pengangkatan:

  1. Pendidikan minimal D IV/Sarjana ;
  2. Memiliki kompetensi teknis, manajerial dan social cultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan ;
  3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif minimal 5 tahun ;
  4. Sedang/pernah menduduki JPT Madya/Jabatan Fungsional jenjang AhliUtama minimal 2 tahun ;
  5. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
  6. Usia maksimal 56 tahun ;
  7. Sehat jasmani dan rohani. 

6.Telah dilakukan tahapan pengangkatan Sekretaris Daerah Kota Bekasi sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 115 Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 127 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  yakni :

Panitia Seleksi menyampaikan kandidat 3 Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagaimana Pengumuman Nomor 800/22/Pansel.JPT tertanggal 19 Desember 2018 dimana salah satunya mencantumkan Hj. Renny Hendrawati sebagai Calon Sekda Kota Bekasi.

PPK memilih 1 dari 3 calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama:

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang akan memimpin Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota di koordinasikan dengan Gubernur sebagaimana surat Walikota Bekasi Nomor 800/7233/BKPPD.Adap tertanggal 21 Desember 2018 perihal Koordinasi Penetapan Sektretaris Daerah Kota Bekasi dimana salah satunya mencantumkan Hj. Reny Hendrawati sebagai Calon Sekda Kota Bekasi.  

Gubernur Jawa Barat telah melalui surat Nomor 800/71/BKD tertanggal 9 Januari 2019 perihal rekomendasi terhadap hasil seleksi terbuka Sekretaris Daerah Kota Bekasi dimana memilih Hj. Reny Hendrawati untuk menjadi Sekda Kota Bekasi.

“Wali Kota Bekasi telah melantik  Reny Hendrawati sebagai Sekda Kota Bekasi melalui Keputusan Walikota Bekasi bernomor: 820/Kep.11-BKPPD/I/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi,” pungkasnya. (Ndi)