LPPN-RI: KSOP Karimun Jangan Kangkangi Putusan Pengadilan

0
93
Andi Acok

BERITA KARIMUN – Dewan Pimpinan Kabupaten Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (DPK LPPN-RI) Kabupaten Karimun meminta kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas (KSOP) Pelabuhan Kelas I Tanjung Balai Karimun, agar bersikap adil dan mematuhi Putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Medan, Sumatera Utara.

“Sesuai sesuai tugas pokok LPPN-RI selaku lembaga sebagai Pemantau Penyelenggara Negara untuk melakukan pemantauan terhadap adanya indikasi-indikasi penyelewengan yang berkaitan dengan Negara,” tegas Sekertaris DPK LPPN-RI Kabupaten Karimun, Andi Acok,” Jumat (22/3/2019).

Termasuk sambung Andi, jika adanya indikasi atau dugaan adanya permainan oknum-oknum nakal terkait kasus kepailitan Penagah Timur (M) SDN BHD yang berimbas kepada PT. Lintas Lautan Indonesia (LLI) selaku keagenan yang berkantor di Balai Karimun.

“Hormati penetapan Pengadilan Niaga Sumut pada 11 Oktober 2018 tetang kepailitan itu. Dimana rasa keadilannya. Dan jangan kangkangi putusan Pengadilan terkait persoalan Penagah Timur (M) SDN BHD,” tegasnya.

Wajar lanjut Andi, kalau kita mensinyalir adannya persengkongkolan dalam persoalan kepailitan Penagah Timur (M) BHD karena sampai sekarang KSOP Pelabuhan Balai Karimun belum melaksanakan penetapan Pengadilan Niaga Sumatera Utara yang sudah memutuskan kasus kepailitan Penagah Timur (M) BHD.

“Kita minta agar menjadi perhatian dari Kepala KSOP Balai Karimun. Jangan sepihak dalam mengambil keputusan hormati apa yang sudah ditetapkan pihak Pengadilan Niaga Sumut,” ulas Andi yang juga sebagai Ketua Ormas Patriot Nasional (Patron) Balai Karimun ini.

Ditambahkan Andi, Kepala KSOP Balai Karimun jangan membuat peradilan sendiri dengan mengindahkan putusan Pengadilan Niaga Sumut sebagai Lembaga Hukum Negara resmi dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia.

“Jangan resahkan masyarakat khususnya bagi para calon penumpang yang membutuhkan jasa transportasi laut. Jalankan apa yang sudah diputuskan hukum dan berdirilah diatas aturan dan perundangan bukan pada yang punya kepentingan,” pungkasnya. (Abdul Rahman)

Biro Karimun