Kasus Meikarta, Jaksa KPK: Masih Ada Dewan Belum Kembalikan Uang

0
99
Jaksa KPK, I Wayan Riyana

BERITA BANDUNG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan kembali menghadirkan pimpinan DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang terlibat dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dugaan suap perizinan proyek Meikarta dalam persidangan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat.

“Kami mengusulkan 2 kali pemanggilan saksi dari DPRD Kabupaten Bekasi pada Majelis hakim. Kemungkinan 4 pimpinan DPRD,” terang I Wayan Riyana kepada Beritaekspres.com, Rabu (27/3/2019) malam.

Karena sambung Wayan, jika dihadirkan 20 orang sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang terlibat dalam Pansus RDTR Meikarta akan menyita waktu persidangan. Untuk itu, KPK mengusulkan agar dipecah menjadi 2 paket.

“KPK sudah periksa 20 orang berikut BAPnya. Jadi, kalau dihadirkan semua 20 kebanyakan. Makanya, kita usulkan minta dibagi menjadi 2 paket saksi dari DRPD,” jelasnya.

Hasil pemeriksaan lanjut Wayan, bukan hanya yang terlibat Pansus RDTR, tapi yang jalan-jalan ke Thailand juga, karena mereka bukan hanya jalan, tapi terima uang juga,” ungkap Wayan.

“Intinya, semua yang menerima uang dan yang berangkat ke Thailand. 20 orang sekaligus kita panggil untuk dihadirkan kepersidangan Tipikor Bandung,” ulasnya.

Selanjutnya tambah Wayan, Jaksa KPK tinggal menunggu hasil pemeriksaan dipersidangan lantaran masih ada uang yang belum dikembalikan para Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Nanti kita perjelas soal pengembalian uang ke KPK. Kemungkinan Pimpinannya (DPRD) dulu. Untuk nama-nama siapa DPRDnya yaitu, semuanya yang terlibat RDTR dan yang ke Thailand,” pungkasnya. (Mul)