Wakil Ketua DPRD Akui Terima Uang Usai Rapat RDTR Meikarta

0
16
Mustaqim

BERITA BANDUNG – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupetan Bekasi hadir menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung Jalan LL RE Martadinata Kota Bandung, Senin (1/4/2019).

Dalam persidangan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim mengakui telah menerima uang dari Meikarta melalui terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili ketika itu menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Penataan Ruang Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

“Saya menerima uang itu dari Neneng Rahmi setelah pembahasan Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebesar Rp300 juta dibagi berempat pimpinan masing-masing sebesar Rp75 juta,” ungkapnya.

Selain Mustakim, pimpinan Dewan lainnya yang hadir yaitu Sunandar (Ketua), Jejen Sayuti dan Daris (Wakil Ketua). Dalam kesaksiannya, keempat pimpinan Dewan tersebut awalnya mengaku tak mengetahui sumber uang tersebut.

Mereka bersikukuh uang yang diterimanya dari Neneng Rahmi dan Henry Lincoln. Namun keterangan ke empat pimpinan tersebut dibantah oleh terdakwa Neneng Rahmi. “Semua uang pemberian tersebut dari Meikarta,” kata Neneng.

Selain menerima uang, Mustakim bersama sejumlah Anggota Dewan dan Staff Apatur Sipil Negara (ASN) Sekertaris Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bekasi mendapat fasilitas liburan ke Thailand selama tiga hari dua malam.

Bahkan Mustakim liburan ke Thailand membawa serta istri dan seorang anaknya. “Saya tidak tahu biaya ke Thailand berasal dari mana. Saya baru tahu dari penyidik KPK bahwa ternyata itu semua dari Meikarta,” kilah Mustaqim.

Mustakim membantah uang dan fasilitas tesebut diberikan untuk memuluskan Raperda RDTR. Ia mengatakan, pembahasan Raperda RDTR sesuai dengan prosedur yang ada. “Saya tidak tahu. Pembahasan ini (RDTR) berjalan sesuai dengan yang ada. Saya baru tahu dari Meikarta setelah dari KPK,” pungkas Mustakim.(Mul)