KPU Kota Bekasi Tanggapi Rendahnya Honor Pelipat

0
237
Ilustrasi

BERITA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi menanggapi rendahnya honor yang dikeluhkan pelipat surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) diwilayah setempat. Penyelanggara Pemilu di Kota Bekasi ini menyebut, upah yang diterima sudah disesuaikan anggaran yang diperoleh dari pusat.

“Setiap surat suara yang dilipat petugas akan dikenakan pajak enam persen,” kata Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Hukum dan Pengawasan, Achmad Edwin Solihin, Sabtu (6/4/2019).

Dikatakan Edwin, upah yang diterima pelipat berdasarkan surat suara yang dilipat. Untuk surat suara Pemilihan Legislatif (Pileg) mereka mendapatkan bayaran Rp94 per lembar. Sedangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Rp85 per lembar.

Apabila sambung Edwin, tidak dipotong pajak maka upah mereka adalah Rp100 untuk Pileg dan Rp95 untuk Pilpres. Awalnya kata dia, honor yang diterima mereka Rp75 untuk surat suara Pileg per lembar dan Rp65 untuk surat suara Pilpres.

Namun atas pertimbangan dari usulan para pelipat surat suara, maka upah dinaikan menjadi Rp100 dan Rp95. “Di akhir pelipatan surat suara telah disepakati naik, tapi tetap dikenakan pajak untuk disetor ke negara,” ungkapnya.

Dilanjutkan Edwin, berdasarkan catatannya ada sekitar 300 petugas pelipat surat suara. Mereka terbagi dalam 12 kelompok, sehingga satu kelompok terdiri dari 25 orang.

Sementara itu, jumlah surat suara yang rusak di Kota Bekasi mencapai 4.174 lembar, terdiri dari DPD, DPRD Kota Bekasi, DPRD Jawa Barat, DPR RI dan Pemilihan Presiden.

“Rinciannya DPD ada 635 lembar, DPRD Kota Bekasi ada 772 lembar, DPRD Jawa Barat 513 lembar, DPR RI ada 580 lembar dan Pemilihan Presiden ada 2.254,” jelasnya.

Jenis kerusakannya tambah Edwin, juga beragam ada yang berlubang, robek, warna pudar hingga terdapat kerutan di bagian kertasnya.

“Surat suara yang rusak karena proses pengemasan dan distribusi ke KPU Kota Bekasi akan dihadirkan kembali pada Minggu 7 April 2019,” tutupnya. (Ndi)