Banjir dan Kemacetan Jadi Wancana Pemindahan Ibu Kota

0
92
Rapat Kabinet Terbatas

BERITA JAKARTA – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta kembali diangkat melalui rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Salah satu yang menjadi pertimbangan banjir yang kerap terjadi di Jakarta dan kemacetan di Ibu Kota.

“Degradasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang, tapi sebelumnya juga jadi ancaman,” ujar Jokowi mantan Gubernur DKI Jakarta, Senin (29/4/2019) kemarin.

Secara keseluruhan, Jokowi menginginkan Ibu Kota Negara dipindahkan ke luar Pulau Jawa, karena banyak aspek yang mendasari keputusan dalam wancana pemindahan Ibu Kota Negara diantaranya, banjir, kemacetan dan perekonomian Indonesia.

“Ini kita bicara bukan hanya Jakarta, tapi berbicara mengenai Pulau Jawa. Data yang saya terima, penduduk di Jawa sudah 57 persen dari total penduduk kita,” kata Jokowi.

Di Sumatera sambung Jokowi, 21 persen, di Kalimantan 6 persen. Nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Sulawesi 7 persen. Papua-Maluku 3 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah?,” jelas Jokowi.

Tak hanya itu lanjut Jokowi, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai dan pencemaran lingkungan di Pulau Jawa juga dinilai cukup tinggi.

“Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di Pulau Jawa, sungai-sungai di Pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia,” kata Jokowi.

Lantas tambah Jokowi, ke mana salah satu lokasi yang dipertimbangkan jadi Ibu Kota Negara yang baru?. “Pak Wapres (Jusuf Kalla) silakan, tadi bisik-bisik mengusulkan Mamuju,” pungkas Jokowi. (Stave).