Pokja ULP 04 Pemkab Demak Dituntut Ganti Rugi Rp24,5 Juta

0
273

BERITA DEMAK – Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Demak, Pandu Dewanto menjatuhkan hukuman kepada Pokja ULP 04 Pemkab Demak karena dinilai bermasalah dalam kasus lelang proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018. Tergugat dinyatakan bersalah dan wajib membayar biaya ganti rugi Rp 24,5 juta kepada penggugat.

Dalam putusannya, menghukum tergugat I dalam konvensi atau tergugat I dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dalam konvensi atau tergugat dalam rekonvensi sebesar Rp 24,5 juta.

“Menghukum tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini,” ujar Pandu Dewanto di PN Demak, Selasa (28/5/2019).

Pokja ULP 04 Pemkab Demak sebagai tergugat I juga dibebani biaya perkara yang persidangannya yang berlangsung selama enam bulan. “Menghukum tergugat I dalam konvensi atau tergugat I dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp1.027.500,” tambahnya.

Sebelumnya, Fathur Rohman selaku Direktur PT Puji Syukur Alhamdulillah telah mengajukan gugatan perkara tersebut. Dia gagal mengikuti tahapan lelang proyek pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sanggar Pramuka (lanjutan) Kabupaten Demak TA 2018 dengan nilai pagu Rp 3.925.000.000.

Diketahui para tergugat antara lain, Pokja ULP 04 Pemkab Demak selaku tergugat I, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Demak selaku tergugat II, PPKom Kabupaten Demak TA 2018 selaku tergugat III, PT Bokama Reka Jaya, selaku tergugat IV dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan PAD Demak selaku turut tergugat.

Tergugat maupun penggugat memiliki waktu 14 hari untuk pikir-pikir sembari melakukan langkah hukum selanjutnya. “Sebenarnya ini bukan soal menang uang Rp 24,5 juta, tapi ini menunjukkan proses lelang proyek di Demak itu bermasalah,” tandas Fathur usai sidang.

Meski sejumlah gugatan ditolak hakim, namun dia mengaku putusan yang mewajibkan Pokja ULP 04 Pemkab Demak membayar ganti rugi bakal menjadi harapan lelang proyek bakal lebih transparan. “Ini tentu menjadi angin segar bagi para kontraktor, mereka akan memiliki hak sama untuk ikut lelang proyek,” ungkap Fathur.

Kasus sendiri berawal pada 4 Agustus 2018, dimana penggugat mendaftar untuk menjadi peserta lelang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang dipersyaratkan. Terdapat sekitar 28 perusahaan/penyedia barang jasa yang telah mendaftar sesuai dalam pengumuman di LPSE tersebut.

Dia selaku penyedia barang dan jasa sekaligus peserta lelang mengikuti tahapan lelang sesuai petunjuk yang dipersyaratkan. Namun, penggugat mulai merasa janggal ketika mengikuti tahapan mengunggah dokumen penawaran, dokumen kualifikasi sesuai petunjuk lelang di website LPSE, http://lpse.demak.kab.go.id

Beberapa kali melakukan upload dokumen tidak bisa masuk, tidak bisa upload dan selalu gagal tanpa diketahui penyebab yang pasti. “Artinya dokumen tidak bisa di-upload meski telah dilakukan upload sesuai dengan prosedur yang benar,” katanya.

Beberapa kali penggugat melakukan upaya upload dokumen penawaran dan kualifikasi selalu gagal, sehingga kehilangan haknya untuk mengikuti proses lelang dan dinyatakan gugur. Penggugat menilai ada yang tidak beres dengan Sever ULP dan terindikasi dikondisikan oknum yang tak bertanggung jawab, sehingga tak semua peserta lelang bisa melakukan upload penawaran dan tahapan lelang. 

Di persidangan sebelumnya, juga telah dihadirkan saksi ahli IT. “Di situ ada jejak digitalnya, historinya seperti apa.Bandwidth yang kabarnya 12 Mbps setelah dicek hanya 3-4 Mbps. Nah ada oknum yang membuat bandwidth mendadak turun drastis,” pungkasnya. (Nining)

 

Biro Semarang