Pemkot Bekasi Bantah PPDB Online Tahap Dua Tabrak Aturan

0
41

BERITA BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan Kota (Pemkot) Bekasi, Inayatullah menyebut, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dua tahap telah sesuai regulasi. Hal itu, disampaikan Inayatullah untuk membantah tudingan Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardi Dauly yang menyebut PPDB dua tahap melanggar aturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Kalau kita gini, dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2019 memang kita melakukan 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2, sudah. berarti selesai kan. Tahap 1 online, tahap 2 kalau ada bangku kosong. Kalau tahap 1 penuh semua, ya tahap 2 tidak usah,” terang Inayatullah, Selasa (16/7/2019) sore.

Menurut Inay, Walikota Bekasi berhak membuat peraturan teknis soal penyelenggaraan PPDB di Bekasi. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2019 tersebut dianggap mampu menerjemahkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur soal PPDB, agar bisa sesuai dengan situasi di Kota Bekasi.

“Itu kan kebijakan Walikota untuk bagaimana dia bisa mengatur. Makanya dibuat UU, ada PP, Permen, Perda dan Perwal. Nah, Perwal ini yang mengatur kita untuk bagaimana regulasi dari Permendikbud bisa dilaksanakan di Bekasi,” jelas Inay.

Di samping itu lanjut, Inay bahwa sistem PPDB dua tahap telah disosialisasikan sejak lama dan para pengelola sekolah swasta juga telah diberitahu soal kebijakan ini. “Dalam penyusunan Perwal itu sudah didiskusikan, termasuk dengan sekolah swasta segala macam,” kata Inay.

Diakui Inay, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi memang mengadakan PPDB tahap dua pada 8-9 Juli 2019 silam. Kursi-kursi kosong tersebut muncul dari salah satu jalur PPDB yang dipiat pada saat pertama (1-3 Juli 2019), seperti jalur tahfiz Quran dan jalur perpindahan Ada pula kursi kosong yang diterima karena calon siswa tidak lolos verifikasi.

Sebelumnya, Sekretaris BMPS Ayung Sardi Dauly menuding PPDB dua gelas tak punya landasan hukum dan merugikan sekolah-sekolah swasta. “Kita soroti dari awal, Pemkot Bekasi mengadakan PPDB yang sudah disetujui dengan Peraturan Menteri (Permen) yang ada. Syaratnya kan tidak ada di sana,” jelas Ayung

Hal itu, kita sampaikan saat bertemu dengan Dinas Pendidikan kemarin, mereka tidak bisa bertanggung jawab. “Kita tanyakan itu adalah apa, secara prosedur dan hukum, mereka tidak bisa menjawab. Akhirnya ke belakangnya ya sudah semaunya saja,” imbuhnya.

Akibat adanya PPDB tahap dua tambahnya, yang diterima siswa yang lolos dari PPDB di satu di sekolah-sekolah swasta. “Imbasnya, beberapa sekolah swasta di Bekasi kekurangan siswa pada tahun ajaran kali ini,” pungkasnya. (Adv/Ndi)