KPK, Febri: Jika Soleman Benar Terima Rp3 Miliar Baiknya Kooperatif

0
108
Kepala Biro KPK, Febri Diansyah

BERITA JAKARTA – Pasca bergulirnya persidangan dugaan suap perizinan Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman pernah meminta uang sebesar Rp3 miliar kepada terpidana mantan Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi Nurlaili.

Menurut Febri, jika Soleman menerima uang sebesar Rp3 miliar itu dihimbau agar yang bersangkutan bertindak kooperatif, yaitu dengan cara mengembalikan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau memang pernah menerima aliran dana terkait proyek Meikarta ini agar secara kooperatif untuk mengembalikannya ke KPK,” terang Juru Bicara KPK, Febri Diansyah kepada awak media, Selasa (30/7/2019) di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.

Dikatakan Febri, dari fakta-fakta yang ada, KPK menduga masih ada pihak lain yang ikut berperan dalam konstruksi menerima aliran dana suap perizinan Meikarta tersebut. Untuk itu, tim penyidik KPK akan telusuri terus-menerus keterkaitan pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara suap ini.

“Apakah dalam kapasitas sebagai pihak yang bersama-sama memberikan suap ataupun pihak yang diduga menerima aliran dana dengan proses perizinan ini. Dalam waktu dekat, KPK akan memanggil Soleman untuk diperiksa,” ungkapnya. 

Selain Soleman tambah Febri, nantinya KPK juga akan memeriksa saksi-saksi yang lain sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang sudah disusun oleh tim penyidik KPK. “Kalau memang pernah menerima aliran dana suap Meikarta agar kooperatif untuk mengembalikannya ke KPK,” pungkas Febri.

Fakta Persidangan Suap Meikarta

Diketahui, dua kader PDIP Jabar, yakni Soleman dan Anggota DPRD Jabar Waras Wasisto, pernah dihadirkan dalam persidangan suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Kota Bandung pada Rabu 5 Februari 2019. Ketika itu, keduanya difasilitasi untuk melakukan konfrontir terkait perannya dalam penyuapan proyek Meikarta.

Konfrontir tidak hanya melibatkan Soleman dan Waras, melainkan juga Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jabar yang namanya beberapa kali disebut dalam perjalanan sidang kasus suap Meikarta. Iwa sendiri merupakan sosok yang sempat maju sebagai Bakal Calon Gubernur Jabar perwakilan PDIP pada awal tahun 2018.

Kasus yang melibatkan dua kader PDIP dan Iwa Karniwa itu diawali dengan keinginan Meikarta untuk memasukkan proyeknya ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Karena otoritas RDTR ada di meja Pemerintah Provinsi Jabar, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi yang sudah menerima uang suap dari Meikarta, perlu mengalirkan duit suap ke Pemprov Jabar. Di sanalah, Soleman diduga berkoordinasi dengan Waras agar dapat menyampaikan uang suap ke meja kerja Iwa guna kemulusan proses RDTR.

Peristiwa yang diperkarakan bersumber dari perkataan Neneng Rahmi di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu 5 Februari 2019 yang menyebut Iwa pernah meminta suap Rp1 miliar pada pertengahan 2017.

Aliran duit suap Meikarta tersebut diserahkan Neneng dan Henry Lincoln (Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Bekasi) pada Soleman. Kemudian, Soleman kembali menyerahkan uang kepada Waras yang dianggap sebagai orang terdekat Iwa.

Di depan hakim ketika berkonfrontir. Waras mengaku telah menitipkan uang tersebut pada stafnya untuk kemudian diantar menuju Iwa Karniwa. Namun, dalam persidangan, Iwa menolak telah menerima uang tersebut.

Menurut Waras, uang tahap pertama yang ia terima adalah Rp500 juta. Uang itu langsung diserahkan pada Iwa. Tahap kedua terjadi di Bangi Kopi daerah Kabupaten Bekasi.

Disana, Soleman menerima titipan paper bag kecil yang berisikan uang. Soleman lalu menyerahkan uang tersebut pada Waras. Menurut Waras, ada sekitar Rp400 juta.

Transaksi tahap ketiga terjadi di depan Rumah Sakit Hermina Bekasi. Namun, dalam transaksi ini, Waras mengaku tak menerima uang sedikit pun. Maka, ketika itu, KPK lantas menyimpulkan uang suap yang masuk ke kantong Iwa sebesar Rp900 juta dari Rp1 miliar.

Sebelumnya, setelah penyuapan tahap kedua dilakukan, Soleman sempat menelepon Neneng Rahmi Nurlaili dan meminta tambahan uang sebesar Rp3 miliar. Namun, permintaan tersebut ditolak, karena Neneng beralasan tidak ada lagi anggaran. Namun, kesaksian Neneng Rahmi Nurlaili bahwa uang tersebut tidak sempat cair, karena KPK juga tidak mendapatkan bukti. (Mul/Indra)