Soal Meikarta, KPK Terus Dalami Keterlibatan Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi

0
19
Soleman

BERITA JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap perizinan Meikarta yang telah menjerat mantan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin (NHY) bersama 4 orang anak buahnya pejabat teras dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat.

Kabar terbaru, KPK sudah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto menjadi tersangka dalam kasus suap perizinan mega proyek property berinvestasi Rp278 triliun tersebut.

Kepada awak media, Juru Bicara (Jubir) KPK, Febri Diansyah mengungkapkan, masih ada pihak lain yang terlibat dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta yang terungkap dari fakta persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat.

“Dari fakta-fakta yang ada kami duga masih ada pihak lain yang menerima dana, atau masih ada pihak lain yang terlibat dalam perkara suap perizinan ini,” kata Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Diuraikan Febri, dari fakta persidangan, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Soleman disebut mempertemukan Sekda Jabar, Iwa Karniwa dengan Henry Lincoln selaku Sekretaris Dinas PUPR dan Kabid Tata Ruang Dinas PUPR. 

“Dalam persidangan, Soleman disebut tahu janji uang sebesar Rp1 miliar untuk Iwa. Untuk, Soleman akan dibahas yang berkaitan dengan tersangka Iwa Karniwa. Sebab, sebagian Anggota DPRD Kabupaten Bekasi telah diperika terkait kasus tersebut,” jelas Febri.

Nanti saksi yang hadir sambung Febri, akan diperiksa sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang sudah disiapkan para penyidik KPK. Namun, Febri belum bisa memastikan kapan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu mulai akan diperiksa KPK.

“Nanti, penyidik ​​akan kembali memberikan informasi siapa saja yang akan dikirim surat panggilan untuk tersangka Iwa dan mantan Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto. Itu tentu akan kami informasikan lebih lanjut,” pungkasnya.

Kilas Balik Kasus Suap Meikarta

Kabar terbaru, KPK telah menetapkan dua tersangka kasus dugaan suap perizinan Meikarta. Mereka adalah mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Bartholomeus menyatakan sebagai pihak dari PT. Lippo Cikarang yang bersama-sama dengan terpidana kasus korupsi yaitu, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, dan Fitra Djaja Purnama yang meloloskan Bantuan Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait pengembangan proyek Meikarta.

Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) senilai Rp10,5 miliar yang disinyalir berasal dari PT. Lippo Cikarang. Uang tersebut untuk pengelolaan IPPT terkait pembangunan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Sementara, Iwa Karniwa menerima suap Rp900 juta untuk persiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi yang masih membahas tentang proyek Meikarta. Uang tersebut juga dikeluarkan dari PT. Lippo Cikarang.

Atas tindakannya, Iwa Karniwa dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disetujui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP.

Sementara, Bartholomeus Toto disangkakan perpindahan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Mul)