LSM KAMPAK Segera Laporkan Pengelolaan DD Simpangan Cikarang Utara

0
181
Indra Pardede

BERITA BEKASI – Besarnya nilai anggaran yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui program Dana Desa (DD) harus diimbangi dengan pengawasan terhadap kinerja para aparatur desa agar target Pemerintah untuk mempercepat pembangunan desa dan kawasan perdesaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Hal itu ditegaskan, Sekjend LSM Komisi Anti Mafia Peradilan dan Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK-RI), Indra Pardede.

Menurut Indra, Undang-Undang (UU) No.6 tahun 2014 memberikan harapan baru dalam meningkatkan peran serta aparat Pemerintah Desa (Pemdes) sebagai garda terdepan dalam pembangunan dan kemasyarakatan. Saat pelaksanaan UU Desa yang kian mendesak harus berhadapan dengan perubahan struktur Pemerintahan Desa yang belum tertata.

“Keadaan ini, menjadi rentan penyelewengan yang dilakukan para aparatur desa. Terlebih lagi setiap tahun dana desa tidak pernah berkurang bahkan terus bertambah. Pemerintah menambah alokasi anggaran desa dengan total Rp400 triliun selama 5 tahun ke depan hingga 2024. Tiap desa menerima kucuran dana sebesar Rp1,4 miliar setiap tahunnya,” terang Indra.

Dikatakan Indra, program dana desa yang sudah dimulai sejak tahun 2015 itu sudah mencapai sebesar Rp275 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun sayangnya, banyak pengunaan dana desa seperti mmbangun proyek jalan lingkungan (Jaling) yang tidak memenuhi ketentuan standar, sehingga dinilai dapat merugikan.

“Contoh, kita temukan pada proyek Jaling Desa Simpang, Kampung Tengah, Dusun Kaum RT03/RW02, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi yang boleh dibilang asal jadi. Begitu juga dari Laporan Pertanggungjawaban atau LPJ Dana Desa dari anggaran miliaran rupiah sangat minim sekali persentasenya yang dialokasikan untuk dapat dirasakan masyarakat desa,” jelasnya.

Untuk itu tambah Indra, pihaknya LSM KAPAK-RI, segera akan membawa hasil temuannya kepenegak hukum. Langkah ini, agar menjadi pelajaran bagi aparatur desa yang bermain dalam pengelolaan dana desa yang tadinya diharapkan dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan Standart Akuntasi Pemerintah (SAP), sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat desa.

“Semoga menjadi evaluasi Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang baru dilantik. Sebab, kinerja Kepala Desa atau Kades, akan bermuara akhir dari tanggung-jawab dan barometer kepemimpinan Kepala Daerahnya yakni, Bupati Bekasi,” pungkasnya.  (Mul)