Soal Hutan Bakau, DP LSM SIR: Pemkab Bekasi Bisa Kena Sanksi

0
85
R. Meggi Brotodihardjo

BERITA BEKASI – Kerusakan hutan bakau (mangrove) seluas 300 hektar diwilayah Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dinilai merupakan kelalaian dari Pemerintah setempat yang kurang perhatian terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal itu, ditegaskan Ketua Dewan Pengawas LSM Suara Independen Rakyat (SIR), R. Meggi Brotodiharjo.

Kelalaian itu kata Meggi, bisa berbuah sanksi. Sebab, Pemerintah Daerah (Pemda) memegang peranan penting dalam pengelolaan kawasan mangrove berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2014, tentang Pemda dikategorikan sebagai kawasan penting yang perlu dikelola. Pemerintah Pusat, menjadi pihak yang mendampingi dalam pengelolaan mangrove berdasarkan aturan dan petunjuk yang telah dirumuskan.

“Berdasarkan data Kementerian LHK, bahwa 70 persen kawasan mangrove yang rusak berada di luar kawasan hutan, sehingga hal tersebut otomatis menjadi tanggung jawab dari Pemda setempat. Jadi, kerusakan mangrove di kawasan Pantai Harapan Jaya, Muara Gembong jelas menjadi tanggung-jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi,” jelasnya kepada Beritaekspres.com, Kamis (1/8/2019).

Hal itu juga sambung Meggi, sejalan dengan regulasi pengelolaan ekosistem mangrove yang telah dirampungkan Pemerintah dari turunan Peraturan Presiden (Perpres) No.73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove dalam Konferensi Mangrove Internasional (KMI) yang digelar pada 18-21 April tahun 2012 di Bali.

Ilustrasi Mangrove

“Mereka yang lalai dalam tanggung-jawab mengelola kawasan mangrove bisa kena sanksi. Dalam hal ini, UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA dan Ekosistem. Makanya, Pemda Kabupaten Bekasi tidak boleh lalai,” tegasnya.

Kalo seperti lanjut Meggi, target Pemeritah terkait ekosistem mangrove pada 2045 seluar 3,49 juta hektar jauh dari harapan. Data LHK pada tahun 2015 kerusakan mangrove seluas 1,82 juta hektar sementara yang kondisinya baik hanya mencapai 1,67 hektar. Jadi, total luas mangrove Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir berkurang sangat signifikan akibat konversi.

Oleh karena itu tambah Meggi perlu direkomendasika lagi beberapa hal kepada Pemerintah antara lain, menegaskan kewenangan pengelolaan mangrove sebagai kewenangan Pemda setempat, instansi pusat cukup sebagai koordinator, menghentikan alih fungsi mangrove, menindak tegas dan mempidanakan perusak dan pelaku serta aktor intelektual pengrusakan kawasan mangrove yang dilindungi Negara.

“Segera analisis dan evaluasi lahan kehutanan untuk mengidentifikasi permasalahan kehutanan terkait mangrove dan segera mengatasi permasalahan mangrove yang sedang terjadi dan mensinkronkan RT/RWnya dengan instansi terkait serta tetap berpedoman pada Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RT/RW Bekasi. Mangrove masa depan dunia. Semoga Bekasi Baru, Bekasi Bersih bisa membangun mangrove secara berkelanjutan,” pungkasnya. (Mul)