KAMPAK: Anggaran RSUD Cibitung Bekasi Tak Sebanding Pelayanan  

0
402

BERITA BEKASI – Masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Cibitung, Kabupaten Bekasi khususnya yang menyangkut sarana dan prasarana maupun pelayanan lainnya, tidak berbanding lurus dengan anggaran yang telah dikucurkan Pemerintah yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Kepada Beritaekspres.com, Sekjend LSM Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (KAMPAK-RI), Indra Pardede mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk RSUD, Cibitung, Kabupaten Bekasi guna memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun dilapangan, masih banyak ditemui keluhan masyarakat seputar pelayanan RSUD di Kabupaten Bekasi.

“Setiap tahunnya, anggaran yang dikucurkan Pemerintah ke RSUD, Cibitung, Kabupaten Bekasi puluhan miliar. Anggaran yang dialokasikan Pemerintah itu, merupakan bentuk kebijakan yang sangat patut diapresiasi bila benar dikelola secara efektif, efisien tepat guna dan tepat sasaran,” terangnya, Jumat (2/8/2019).

Indra Pardede

Meskipun begitu sambung Indra, Humas RSUD, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sulaeman mengaku, laporan pertanggung-jawaban tata kelola keuangan RSUD Kabupaten Bekasi, sudah tidak ada masalah dan sudah diperiksa Inspektorat. Untuk itu, pihaknya, menolak untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran. 

“Semua sudah beres, rapih dan tidak ada masalah kan sudah diperiksa Inspektorat. Jadi, bagi kami pihak Rumah Sakit, sudah tidak ada lagi penjelasan,” kata Indra mengutif jawaban Humas RSUD Kabupaten Bekasi, Sulaeman.

Menurut Indra, berdasarkan data penggunaan anggaran tiga tahun terakhir yakni, 2016 hingga tahun anggaran 2018 pihaknya menduga kuat terjadinya penyimpangan dalam realisasinya, khusus dalam penggunaan belanja langsung. Untuk tahun anggaran 2017 meliputi 11 program dengan 46 kegiatan anggaran dengan penyerapan anggaran sebesar Rp60.574.810.970.

“Untuk tahun anggaran 2018 malah ditingkatkan lagi menjadi dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Namun, hasil tela’ah dan investigasi kami berangkat dari masih banyaknya keluhan masyarakat terkait sarana dan prasarana pelayanan tidak sebanding lurus dengan anggaran yang digelontorkan Pemerintah,” sindirnya.

Untuk itu lanjut Indra, pihaknya tertarik untuk membuat laporan secara resmi adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi ke Mabes Polri setelah berkoordinasi dengan Ketua Umum LSM KAMPAK-RI, Osner Johnson Sianipar sekaligus menguji kinerja Inspektorat dalam melakukan pengawasan internal.

“Kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Mabes Polri sebagai instansi penegak hukum yang bersifat independen untuk menindaklanjuti hingga menjadi sebuah kepastian hukum nantinya. Dengan nilai anggaran yang fantastis kami yakin dengan bukti-bukti yang kami tengah persiapkan,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRASI, Dedi Rahmadi mengatakan, dengan penggunaan anggaran yang tepat guna, efektif dan efisien tentunya akan memberikan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan di RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi.

“Dengan pengawasan dari semua pihak terkait penggunaan anggaran dalam pelayanan jasa kesehatan di RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi akan sangat berdampak positif, sehingga anggaran yang digelontorkan Pemerintah itu tidak habis oleh penyimpangan dan masyarakat akan terus mengeluhkan pelayanan,” jelasnya.

Dengan dilantiknya, Bupati, Eka Supriatmadja sangat diharapkan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menata Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik, terutama, berkonsentrasi dalam hal menangani kondisi pelayanan kesehatan di RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi.

“Adanya terobosan dan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Keluhan-keluhan di RSUD Cibitung Kabupaten Bekasi ini terlalu sering kita dengar soal pelayanan dan tenyata anggarannya cukup fantastis namun tidak seimbang dengan pelayanannya,” pungkas Dedi. (Mul)