Jaksa Kejagung, Johanis Tanak Lolos Seleksi Capim KPK

0
57
Dr. Johanis Tanak, SH, MH

BERITA JAKARTA – 40 peserta Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang lolos tes psikologi terdapat nama Dr. Johanis Tanak, SH, MH, perwakilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Selanjutnya, Tanak akan mengikuti ujian profile assessment pada tanggal 8-9 Agustus 2019 di Gedung Panca Gatra, Lemhannas RI.

Diketahui, Tanak baru meraih gelar Doktor pada bulan Juni lalu dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur, dengan disertasinya yang berjudul “Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

Panitia seleksi calon pimpinan KPK jilid V telah merelease dari 376 orang pendaftar calon pimpinan KPK, sebanyak 192 dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sementara, 4 orang diantaranya, mengundurkan diri.

Dari 188 peserta yang mengikuti uji kompetensi hanya 104 peserta yang dinyatakan lulus dan pada 28 Juli 2019, para peserta telah melakukan tes psikologi yang hasilnya diumumkan pada, Senin 5 Agustus 2019. Dari hasil tes psikologi hanya 40 peserta yang  lolos

Dalam bincanganya, Johanis Tanak mengaku, sejak kecil dirinya sudah tertarik dengan bidang hukum karena ayahnya adalah seorang penegak hukum yang bertugas di Polri.

Setelah lulus kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar lalu, memberanikan diri untuk merantau ke Ibu Kota Jakarta seorang diri tanpa adanya sanak famili dan berjuang sendiri untuk dapat bertahan hidup di Jakarta.

Meskipun, dalam keadaan sulit, karena kegemarannya membaca selalu berlangganan koran dan rajin mengkliping berita-berita mengenai hukum untuk memambah wawasan dalam bidang ilmu hukum, termasuk saat dulu membuat skripsi bahan-bahannya kebanyakan diperoleh dari kliping berita-berita dari media massa, karena benar-benar dapat membantu memperkaya wawasan dibidang hukum.

“Nah, kebetulan melalui media pula saya melihat lowongan pekerjaan di Kejaksaan dan saya mendaftarkan diri. Awalnya, saya sempat ‘dicemooh’ teman-teman, dengan ucapan mana mungkin bisa diterima, karena tidak punya uang dan tidak punya koneksi sama sekali di Kejaksaan,” ungkapnya, Rabu (7/8/2019).

Namun sambung Tanak, saya tetap yakin dan percaya bahwa semua itu dari Tuhan. Artinya, jika Tuhan mengijinkan, maka tidak akan ada yang dapat menghalanginya dan faktanya benar, saya diterima di Kantor Kejaksaan RI. 

Dengan predikat sebagai Jaksa Utama Madya (IV/d), Tanak yakin bisa sukses mengabdi sebagai pimpinan KPK. Sederetan perkara korupsi yang pernah ditangani diantaranya kasus korupsi restitusi pajak, kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, kasus korupsi yang melibatkan Akbar Tanjung yang dikenal dengan sebutan Bulog Gate 1.

Saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Tanak pernah menangani perkara korupsi yang melibatkan 4 Anggota DPRD Karawang. Juga pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng di Palu pernah menangani perkara korupsi yang melibatkan Mayjen TNI Pur. Paliudju, mantan Gubernur Sulawesi Tengah.

Saat ini juga Johanis Tanak aktif menjadi pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI dan sering menjadi narasumber terkait masalah Korupsi, masalah Hukum Administrasi Negara serta Masalah Hukum Perdata.

Selain itu, Tanak juga aktif menjadi Pengacara Negara untuk mewakili Instansi atau Lembaga Pemerintah, termasuk mewakili Presiden dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara serta menangani perkara Judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di Mahkamah Agung.

Atas dedikasi dan pengabdian di korps Adhyaksa Tanak telah meraih Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun. Keprihatinan terhadap praktek korupsi di Indonesia sangat menjadi perhatian Tanak.

Menurutnya, pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah bagus, namun belum terlaksana sepenuhnya sesuai yang diharapkan masyarakat,” ujar Tanak.

Tanak melihat pada umumnya penanganan korupsi yang dibanggakan para penegak hukum dan masyarakat adalah ketika ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan.

“Padahal, seharusnya pencegahan yang diutamakan, karena ratio legis dari UU pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana sedapat mungkin uang negara untuk pembangunan negeri ini tidak disalahgunakan oleh siapapun dengan cara melawan hukum,” pungkasnya. (Bambang)