Kejati Jateng Selamatkan Aset Pemprov Jateng 248 Hektare

0
99

BERITA SEMARANG –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng berhasil menyelamatkan aset Pemerintah Provinsi (Pemrprov) Jateng, berupa lahan Pekan Raya Promosi Pembangunan (PRPP) dengan luas lebih dari 248 hektare. Bahkan Pemprov Jateng memberikan penghargaan kepada Kejati Jateng.

Kajati Jateng, Yunan Harjaka pada kesempatan tersebut juga menyerahkan 8 bidang sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) PRPP kepada Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo di kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (22/8/2019).

Yunan Harjaka menyampaikan, pihaknya mendapat kuasa dari Pemprov untuk menyelamatkan aset PRPP seluas 248 hektare lebih. Namun untuk menyelamatkan aset yang dipersengketakan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun.

“Usaha dari tim Kejaksaan sangat luar biasa. Dimana putusan tingkat pertama kami kalah, putusan tingkat banding kalah, hingga putusan tingkat kasasi kami kalah,” tuturnya.

Dijelaskan, Pemprov Jateng dapat menang dari PT IPU, sejak diputus majelis hakim di tingkat peninjauan kembali (PK). Setelah dimenangkan, pihaknya meminta kepada Kantor Pertanahan Provinsi Jateng agar dibuatkan sertifikat HPL. 

“Kami berharap setelah diterbikan HPL, lahan yang saat ini dikuasai Pemprov Jateng dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, sehingga bisa membawa kebaikan masyarakat dan pembangunan di Jateng,” ungkap dia.

Dikatakan bahwa upaya pengembalian aset Pemprov Jateng merupakan prestasi tersendiri bagi Kejati Jateng. Hal itu dikarenakan aset tanah yang dipersengketakan tersebut memiliki nominal sekitar Rp 24 Triliun lebih.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun), Asnawi yang didampingi pengacara negara Kejati Jateng, Tati Vain Sitanggang mengatakan, gugatan yang diajukan tersebut adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Itu dikarenakan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) PT IPU di atas HPL Pemprov Jateng disalahgunakan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kementrian Dalam Negeri atau SK Kemendagri

Menurutnya, HGB PT IPU diatas HPL Pemprov Jateng pemanfaatannya untuk pusat rekreasi dan promosi. Namun faktanya tanah-tanah tersebut telah dibikin menjadi perkantoran, perumahan, dan pusat bisnis, bahkan diperjual belikan. (Nining)

 

 

Biro Semarang