Kasus Koperasi Binaan Legislator Demokrat Karawang Masuk ke Kejati Jabar

0
116
Gary Gagarin Akbar

BERITA KARAWANG – Kasus dugaan penggelapan retrebusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage yang dikelola Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya yang di Ketuai Wakil Ketua 3 DPRD Kabupaten Karawang asal Partai Demokrat, Budianto, sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa hukum nelayan Ciparage, Gary Gagarin Akbar mengatakan, perkembangan terakhir posisi laporan dugaan penggelapan retrebusi TPI Ciparage yang dilaporkan nelayan sudah masuk ke Bidang Pidsus Kejati Jabar yang tengah menunggu penunjukan Jaksa yang nantinya akan menangani kasus tersebut.  

“Perkembangan terakhir, sudah di Pidsus Kejati Jabar bagian penyidikan. Kasus itu kita laporkan 14 hari yang lalu,” kata Gary ketika dihubungi Beritaekspres.com, melalui telepon selulernya, Selasa (27/8/2019).  

Menurut Gary, dugaan penggelapan retrebusi yang dilaporkannya ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuka keuangan Koperasi yang dinilainya tertutup dan banyak kejanggalan juga merugikan para nelayan yang selama ini tidak pernah berani untuk mengungkap kasus tersebut ke publik.

Nelayan Ciparage

“Perputaran uang di Koperasi KPPL Samudra Mulya itu bukannya sedikit, tapi puluhan miliar pertahun. Tahun 2016 saja penjualan ikan mencapai Rp71 miliar, tahun 2017 Rp52 miliar dan tahun 2018 Rp49 miliar. Itu berlum termasuk tahun 2019 ini,” ungkap Gary.

Dijelakan Gary, pendapatan selama 3 tahun itu kalau ditotal mencapai Rp174 miliar dari penghasilan penjualan ikan. Jadi, kalau mengacu kepada ketentuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tahun 2012 sebesar 2,4 persen maka retrebusi yang harus disetorkan sebesar Rp Rp4,1 miliar sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ternyata dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang pihak Koperasi Samudra Mulya Ciparage selama 3 tahun itu hanya menyetorkan retrebusi sebesar Rp740 juta. Artinya, PAD Kabupaten Karawang dari sector kelautan dan perikanan kehilangan sebesar Rp3,4 miliar,” ungkap Gary.

Dikatakan Gary, nilai yang diungkapkan itu berdasarkan ketentuan yang berlaku, tapi sebenarnya yang terjadi dilapangan pihak Koperasi bahkan mengenakan bakul ikan kepada pembeli di TPI Ciparage itu sebesar 3 persen, bukan 2,4 persen. Artinya disitu terjadi lagi pungutan sebesar 0,6 persen senilai Rp1 miliar selama 3 tahun.

Nelayan Ciparage Karawang

“Itu, belum lagi para nelayan yang non-anggota atau yang tidak terdaftar sebagai anggota Koperasi jual ikan dikenakan potongan sebesar 7,5 persen. Kalau anggota sebesar 20 persen dan itu tidak tercatat dalam pendapatan Koperasi. Hal itupun, menjadi pertanyaan. Jumlah nelayan non-anggota itu lumayan puluhan,” jelasnya.

Diungkapkan Gary, kasus ini bermula dari ratusan para nelayan diwilayah Ciparage yang menjadi anggota Koperasi mempertanyakan dana penceklik dan dana pesta laut yang tidak jelas keberadaannya. Dari situlah kemudian nelayan menemukan data yang berbeda tentang retrebusi ke Pemerintah Daerah melalui DKP dengan data yang mereka terima dari Koperasi.

“Dari sanalah, akhirnya nelayan sepakat untuk melaporkan temuanya tersebut kepada penegak hukum karena ada kerugian Negara dalam bentuk penggelapan uang retrebusi. Pelaporan ini juga diharapkan menjadi pintu masuk agar pengelolaan Koperasi nelayan Ciparage bisa terbuka dan menjadi terang benderang,” pungkas Gary. (Indra)