Dinasti KPPL Samudra Mulya Ciparage Resahkan Masyarakat Nelayan

0
308
Nelayan Ciparage Karawang

BERITA BEKASI – Pasca berlanjutnya pelaporan dugaan penggelapan retrebusi hasil penjualan ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ciparage sebagian masyarakat nelayan khususnya yang sudah menjadi anggota Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya mulai merasakan intimidasi dari sekelompok orang agar tidak memberikan dukungan.

“Nelayan yang sudah sempat mendukung memberikan KTP-nya sekarang diintimidasi agar tidak mengakui bahkan dipaksa untuk membuat laporan polisi ke Polres Karawang bahwa data atau KTP-nya disalahgunakan,” terang HS kepada Beritaekspres.com, Rabu (28/8/2019).

Kemaren sambung HS, sudah 3 orang nelayan yang dikawal ke Polres Karawang disuruh membuat laporan polisi (LP), termasuk Warsini yang sudah tidak lagi menjadi anggota Koperasi. Ke-3nya datang ke Polres Karawang dengan didampingi orang-orang Koperasi.

“Warsini itu sudah ngak mau tapi terus dipaksa. Kades setepat pun ikut turun tangan, karena menjabat sebagai manajer di KPPL Samudra Mulya pimpinan Budianto Wakil Ketua 3 DPRD Karawang yang kini kabarnya ikut dalam bursa pemilihan Ketua DPRD definitive,” ungkapnya.

Nelayan Ciparage

Kami disini lanjut HS, dengan kawan-kawan seperjuangan akan terus maju demi perbaikan kepemimpinan KPPL Samudra Mulya yang selama ini tidak jelas dalam pengelolaan keuangan nelayan. Banyak penyimpangan dan pengeluaran yang tidak jelas kegunaannya di Koperasi, termasuk dugaan penggelapan retrebusi ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang.

“Sebenarnya, keberadaan KPPL Samudra Mulya sangat bagus dan sangat membantu para nelayan untuk menjual ikannya, tapi hanya salah pengurus. Ciparage ini pelelangan ikan paling besar di Karawang penjualannya puluhan miliar pertahun,” jelasnya.

Kalau saja kata HS, benar dalam pengelolaannya, bukan hanya para nelayan yang bisa menikmati, tapi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector perikanan laut bisa terus meningkat bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk pembangunan.

“Temuan kita untuk 3 tahun sejak 2016, 2017 dan 2018 seharusnya PAD dari retrebusi TPI mencapai Rp4,1 miliar nyatanyakan hanya disetorkan Rp740 juta selama 3 tahun itu, Belum lagi ada tilepan 0.6 persen dari 3 persen yang mereka tentukan yang seharusnya 2.4 persen sesuai aturan pemerintah,” ucapnya.

Asih kata HS, selama ini para nelayan takut ngak punya keberanian karena jajaran pengurus Koperasi semua punya peranan diwilayah seperti Kepala Desa (Kades) yang dijadikan manager di Koperasi. Lingkarannya cukup kuat terlabih lagi Ketuanya merupakan Anggota Dewan DPRD Karawang.

“Gerobak pedagang lagi diam alias ngetem ngak salah keserempet mobil Ketua Koperasinya, eh..gerobak dagangnya yang ditahan selama 3 bulan. Anehkan, kok Wakil Rakyat begitu dengan rakyat kecil. Itulah, gambaran gimana para nelayan ini mau berani. Maka, sekarang lah kita bangkitkan keberanian mereka untuk menerangkan ini semua,” pungkas HS. (Indra)