Jangan Sesatkan Publik, Naupal: Persidangan Itu Kasus ITE, Bukan Ijazah 

0
72
Naupal Al Rasyid

BERITA BEKASI – Kuasa hukum Walikota Bekasi, Naupal Al Rasyid, menyesalkan adanya pemberitaan yang berupaya membangun opini dalam tumpangan pemberitaan persidangan dalam kasus pidana pencemaran nama baik Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang menjerat terdakwa, Syahrizal di Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Jawa Barat.

Menurut Naupal, seorang journalist dalam tulisannya haruslah mengadung edukasi kepada masyarakat luas agar paham ketika membaca berita yang disajikannya, bukan malah menyesatkan pembaca, sehingga akan membentuk pemikiran negative ditengah masyarakat.

Diungkapkan Naupal, ada judul pemberitaan “Sidang ke-7 Dugaan Ijazah Palsu, Pepen Tiga Kali Tak Hadir”. Artinya, masyarakat pembaca berpikiran, Walikota Bekasi Rahmat Effendi 3 kali dipanggil ke persidangan tidak hadir takut karena mungkin tudingan itu benar adanya.

“Padahalkan persidangan itu, bukan persidangan untuk membuktikan ijazahnya, tapi pencemaran nama baiknya. Kalo melihat judulnya, orang berpikiran pasti soal kebenaran ijazahnya,” terang Naupal kepada Beritaekspres.com, Rabu (28/8/2019).

Sangkaan terhadap Syahrizal kata Naupal, Undang–Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 Junto 45, tentang pencemaran nama baik. Jadi, bukan soal ijazahnya. Kalo ijazah, sudah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Bareskrim Polri.

Terdakwa Syahrizal

“Tudingan ijazah inikan bukan baru sekarang, sudah 5 tahun timbul tenggelam sesuai dengan selera yang memang mungkin punya ketentingan yang tidak tersampaikan dengan beliau lalu itu lagi yang dirame-ramekan,” sindir Naupal.

Persoalan lain sambung Naupal, terkait 3 kali Walikota Bekasi tidak hadiri persidangan itu, bukannya sengaja, tapi berkaitan dengan posisinya sebagai Kepala Daerah yang memang tidak punya waktu luang atau jadwal. Setiap hari, selalu jadwal menunggunya untuk melayani masyarakat.

“Jangankan menghadiri persidangan, beliau makan aja kadang ngak sempat. Begitu ada waktu beliau usahakan untuk beristirahat guna menjaga kondisi tubuhnya yang memang padat dengan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kepala Daerah,” ungkap Naupal.

Oleh karena itu lanjut Naupal, dalam pelaporan pencemaran nama baik dalam rana pidana, kehadiran Jaksa Penuntut Umum (JPU), sudah mewakili korban dipersidangan. Mungkin beliau juga berpikir disamping memang waktunya padat biarlah kuasa hukum yang menangani, karena melayani masyarakat juga penting bagian dari tanggung jawabnya.

“Kita harus pahami, pelapor inikan bukan masyarakat biasa, tapi Kepala Daerah. Karena yang saya baca di media, terdakwa dengan kuasa hukumnya mendesak Majelis hakim agar Walikota Bekasi dihadirkan dipersidangan. Lah, jadi kok seakan Walikota Bekasi yang punya salah. Kan beliau yang dirugikan. Lagian, kalo korban ngak bisa hadir cukup dibacakan keterangan yang sudah dibawa sumpah itu,” jelas Naupal.

Naupal menambahkan, terkait kenyakinan kuasa hukum dari terdakwa Syahrizal bahwa mereka yakin terdakwa akan bebas itu merupakan semangat atau optimisme seorang pengacara yang memang harus begitu. Namun semuanya, kembali kepada keputusan Majelis hakim yang menyidangkan perkara pencemaran nama baik ini.

“Lagian, SP3 sudah terbit dari Bareskrim Polri masih aja yang begituan diaksi dan diviral-viralkan di media sosial. Negara kita Negara hukum, kalau tidak percaya lagi dengan polisi sebagai penegak hukum mau percaya dengan siapa lagi. Kota Bekasi sudah maju dengan segala program pro rakyatnya, tinggal didukung ngapain lagi diusik-usik sesuatu yang sudah diputuskan hukum,” pungkasnya.  (Indra)