Terdakwa Pencemaran Nama Baik Walikota Bekasi Dituntut 1 Tahun Penjara

0
64
Terdakwa Syahrizal

BERITA BEKASI – Terdakwa pencemaran nama baik Walikota Bekasi, Syahrizal dituntut selama 1 tahun penjara serta denda sebesar Rp500 juta dengan subsidair 3 bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi, Rabu (28/8/2019).

Dalam dakwaan Jaksa, Syahrizal dinyatakan bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpak hak mendistribusikan atau mentransmisikan sehingga dapat diakses informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.

Atas perbuatannya kata Jaksa, terdakwa dijerat dengan dakwaan subsidair Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Terdakwa dihukum 1 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar, maka ditambah dengan 3 bulan kurungan. 1 tahun penjara itu dikurangi masa tahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” tegas Jaksa.

Sebelummnya, terdakwa sudah beberapa kali melakukan aksi di depan Istana Presiden dengan menuding dugaan ijazal palsu Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Dalam aksinya, terdakwa memampang poster Rahmat Effendi dengan tulisan yang mengandung kebencian.

Selain melakukan aksi, terdakwa pun rajin mengapload segala kegiatannya melalui media sosial facebook dengan akun pribadi bernama “Tuah Abadi”. Perbuatan terdakwa pun memancing banyak reaksi masyarakat khususnya warga Kota Bekasi yang mengecam perbuatan terdakwa.

Beberapa laporan dari masyarakat pun sampai ke Polres Metro Bekasi Kota, termasuk Walikota Bekasi Rahmat Effendi secara pribadi yang diwakili tim kuasa hukumnya, Naupal Al Rasyid, sehingga kasus tersebut sampai ke meja hijau Pengadilan Negeri (PN) Bekasi.

Untuk diketahui, Kepala Sub Bidang Direktorat pada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tahun 2015 silam, sudah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dugaan ijazal palsu. Penyidik Bareskrim Polri menilai, tidak ada unsur pidana dalam kasus yang dituduhkan kepada Rahmat Effendi tersebut. (Indra)