Jaksa Agung Bantah Intervensi Perkara Gubernur Sulteng 

0
87
Dr. Mukri, SH. MH

BERITA JAKARTA – Informasi pemberitaan yang dimuat sejumlah media terkait adanya intervensi Jaksa Agung, HM. Prasetyo dalam penanganan perkara yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tengah, Mayjen (Purn) Bandjela Paliudju, adalah tidak benar.  

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI, Mukri mengatakan, dalam posisi sebagai pimpinan Korps Adhyaksa, Jaksa Agung berhak menanyakan perkembangan penanganan perkara yang ditangani oleh seluruh jajarannya.

“Itu merupakan hal yang biasa dan berlaku bagi seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi. Apalagi jika perkara yang ditangani menarik perhatian public,” terangnya, Kamis (29/8/2019).

Sebelumnya, mantan Kejaksaan Kejati (Kajati) Sulteng Johanis Tanak dalam sesi wawancara dan uji publik Capim KPK di Kemensetneg Rabu 28 Agustus 2019 membeberkan informasi adanya intervensi oleh Jaksa Agung.

Johanis yang saat ini bertugas sebagai Direktur Tata Usaha Negara Kejagung mengaku pernah dipanggil Jaksa Agung untuk dikonfirmasi mengenai perkara tersebut.

“Kalau pimpinan menanyakan penanganan perkara kepada bawahannya, itu bukan berarti intervensi, apalagi dikait-kaitkan dengan partai. Itu tidak benar,” tegas Mukri.

Kenyataannya kata Mukri, justru Jaksa Agung memerintahkan untuk menindaklanjuti perkara tersebut dan agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara proporsional, profesional dan objektif. Bahkan Jaksa Agung menyerahkan sepenuhnya kewenangan penahanan kepada penyidik.

Dijelaskan Mukri, dalam perkara korupsi dana operasional Gubernur Sulteng tahun 2006-2011 dan TPPU, Bandjela dituntut 9 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dia juga dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp7,78 miliar subsider 4 tahun penjara. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Palu justru memutus bebas.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya mengajukan kasasi dan akhirnya dikabulkan Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor: 1702K/Pid.Sus/2016 tanggal 17 April 2017 dengan vonis penjara 7 tahun 6 bulan.

“Denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan, serta wajib membayar uang pengganti Rp7,78 miliar subsider 3 tahun penjara,” pungkas Mukri. (Bambang)