Ada TPS Ilegal di Pebayuran, Wakil Ketua DPRD Bakal Panggil Dinas LH

0
175

BERITA BEKASI – Warga Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, mengeluhkan adanya tumpukan sampah rumah tangga yang berasal dari Perumahan Bumi Waringin Indah (BWI) dan Perumahan Taman Permata Indah (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Informasi yang berhasil dihimpun, sampah hasil rumah tangga itu, dibuang setiap harinya dilahan milik pengelola Perumahan di Kampung Kobak Rante yang sempat mengadu ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi. Sampah-sampah itu, diangkut setiap harinya sebanyak tiga sampai empat mobil truk dari Perumahan BWI dan TPI.

Kini, tumpukan sampah itu, hampir melebihi kapasitas lahan yang di sediakan. Warga sekitar mengeluhkan asap dan bau busuk sampah yang setiap hari bertambah, pihak pengelola sengaja membakar sampah-sampah tersebut agar bisa tetap menampungnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi dari Partai PDI Perjuangan (PDIP) Soleman mengatakan, Akan menindaklanjuti keluhan warga dan akan segera mencari tahu status tempat pembuangan sampah tersebut.

“Keluhan ini akan segera kami tindaklanjuti. Salah satunya, kami akan mencari tahu status Tempat Pembuangan Sampah atau TPS tersebut. Kalau statusnya, ilegal kami akan meminta dinas terkait untuk menutup,” tegas Soleman kepada Beritaekspres.com, Senin (30/9/2019).

Dikatakan Soleman, wajar bila warga mengeluhkan, karena sampah rumah tangga, merupakan sampah yang tidak nilai ekonomisnya yang ada menimbulkan aroma tidak sedap, ditambah lagi timbunan sampah tersebut juga bisa menyumbat aliran air disekitarnya.

“Informasinya sampah diangkut tiap hari dari Perumahan itu sekitar empat truk, bayangkan bila itu benar bisa berdampak penyumbatan saluran air sekitar, karena menurut warga tumpukan sampah memang berdekatan dengan saluran air,” jelas Soleman.

Dalam waktu dekat tambah Soleman, DPRD Kabupaten Bekasi akan memanggil pihak pengelola Perumahan dan Dinas LH. “Dalam waktu dekat ini, kami akan panggil keduanya, pihak pengelola dan dinas terkait,” pungkas Soleman. (De/Mul)