Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

0
94
Buana Putra

“Tiga Tantangan Besar Pancasila Saat Ini, Radikalisme, Terorisme dan Kapitalisme”

HARI ini, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila ada 3 isue besar yang masih menjadi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja isu tersebut yaitu Radikalisme, Terorisme dan Kapitalisme.

Radikalisme merupakan isue yang paling menyeruak dan sangat berbahaya apabila terus di biarkan, dimana saat ini tekaman begitu kencang dari kelompok ormas yang menyebarkan paham Kilafah di Indonesia yaitu HTI. Walaupun secara kelembagaan ormas tersebut telah di larang dengan keluarnya Perppu Nomor: 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas oleh Presiden Jokowi.

Namun secara kasat mata ajaranya masih disebar dengan terang terangan yang dilakukan oleh para aktifis perorangan yang sebelumnya pengikut ormas Hzibut Tharir Indonesia (HTI), secara masif dan tersistem, sudah barang tentu HTI ingin membentuk Negara Kilafah yang menginginkan Negara berlandaskan Islam sebagai ideologinya.

Sehingga, bertentangan dengan Pancasila secara keseluruhan, tidak hanya sebatas sebagian sila atau butir butirnya saja, termasuk semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, bahkan bentuk negara demokrasi pun tidak sejalan dengan paham mereka. Tentu paham tersebut sangat berbahaya bagi kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa dengan berbagai agama, suku dan budaya.

Point kedua yaitu Terorisme dimana mereka menteror masyarakat bahkan sampai melakukan pembunuhan secara masal dengan gerakannya bom bunuh diri. Gerakan yang nyata-nyata menyebarkan paham Jihad bahwa agama diluar Islam sebagai musuh besar kelompok mereka. Islam yang mereka pahami tidak sepenuhnya sebagai ajaran Islam yang ramatan lil al amin yaitu, rahmat bagi semesta alam.

Mereka melalui jaringanya terus menyebarkan ajaran melalui dunia maya. Hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan paham “Pancasila” terutama sila pertama di mana dalam butir butirnya kita wajib toleransi dan saling menghargai tehadap penganut agama lain. Kemudian melanggar sila kedua, bahwa mereka secara tidak langsung melakukan pembantaian dengan bom bunuh dirinya tanpa rasa kemanusian.

Namun, pihak yang berwajib melalui Kepolisian dengan Divisi Densus 88 terus melakukan pemantauan terhadap jaringanannya dan deteksi dini yang sangat baik, sehingga aksi mereka sering kali bisa di gagalkan dan di antisipasi, sehingga tidak jarang pelakunya tertangkap sebelum mereka melakukan penyerangan bom bunuh diri.

Kemudian paham terorisme juga bertentangan dengan sila ke lima dimana paham mereka tidak memberikan keadilan terhadap umat lain selain Islam. Termasuk melanggar semboyan Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda beda tetap satu, berbeda dalam arti yg sangat luas. Berbeda tidak hanya beda agama, beda suku, beda bahasa, beda adat istiadat hingga beda budaya.

Point ketiga yaitu Kapitalisme sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila dimana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adil dalam sisi ekonomi dengan paham tersebut tentu menjadikan tingginya kesenjangan sangat besar antara Pemilik Usaha besar yg hanya dimiliki oleh sebagian kecil penduduk dengan masyarakat kebanyakan.

Hal ini, tentu tidak bisa dipungkiri akibat pemerintahan di jaman orba yang berkuasa selama 32 tahun yang memberikan karpet merah bagi para pengusaha besar dengan segala aturan dan fasilitas lainya. Tentu tidak mudah untuk melawan paham Kapitalisme ini mengingat sudah terjadinya kesenjangan dalam penguasaan ekonomi.

Sudah, tentu apabila pemetintah benar benat ingin memperkecil kesenjangan dan menerapkan sila ke lima dengan benar perlu adanya perubahan benar dalam tatanan maupun berbagai aturan kebijakan  terkait masalah ekonomi.

Dari tiga tantangan besar tersebut tentu menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat yang mencintai Indonesia secara utuh, tidak hanya tugas aparatur negara  melalui lembaga negara sebagai wakil dari pemerintah untuk menjawab tantangan bagi Pancasila bahkan bagi negara.

Ada beberapa point yang barangkali bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan atas paham tersebut diatas. Mengenai paham Radikalisme tentu tidak bisa di tawar lagi perlu dilakukan penumpasan ormas tidak hanya sebatas kelembagaannya namun penumpasan terhadap penyebaran yang dilakukan oleh aktifis yang menyebarkan, sebagaimana disampaikan Wiranto sebagai Menkopolhukam beberapa waktu lalu di media.

Memgingat pola doktrin yang mereka gunakan melalui braind washing atau cuci otak tentu untuk menghilangkan paham yang sudah melekat di dalam pikiranya harus dilakukan dengan pola yang sama yaitu rebraind washing atau pencucian otak kembali agar ideologi yang sudah melekat bisa di kosongkan dan diisi dengan materi tentang Pancasila, wawasan kebangsaan, budaya bangsa, dan mateti Islam yang rahmatan Iil alamin.

Islam yg memberikan Rahmat bagi manusia dan alam semesta. Pola tersebut bagian dari REVOLUSI MENTAL yang sebenarnya karena mentalnya di bongkar total. Tidak sekedar di rombak atau RENOVASI MENTAL.

Adapun untuk masyarakat umum yang belum terpapar perlu juga di berikan materi training yang sama agar wawasan kebangsaan dan pemahaman Pancasila lebih mendalam sekaligus ideologi tentang Pancasila bisa diterapkan dalam keseharian.

Dalam program REVOLUSI MENTAL tersebut juga sekaligus pemberian materi open mindset atau merubah paradigma baru sehinga setelah di lakukan training para peserta akan memiliki kepribadian POLA PIKIR POSITIF dalam menyikapi semua persoalan sehari hari.

Untuk tantangan paham Terorisme saat ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah baik yaitu dilakukan sangsi hukum tegas dari hukuman terberat hukuman mati hingga penjara dan tahanan sesuai keputusan pengadilan atas tingkat keterlibatanya dalam tindakan teroris yang mereka lakukan.

Namun bisa di pertimbangkan juga bagi narapindana teroris juga perlu di berikan braind wash atau REVOLUSI MENTAL sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku Radikalisme agar ketika sudah bebas dari  lembaga pemasyarakatan memahami dan mengamalkan Pancasila secara utuh tidak tergiur lagi paham lain.

Tantangan ketiga Kapitalisme tugas yang tidak mudah untuk di hadapi karena perputaran ekonomi kita sudah dikuasai oleh para pengusaha besar namun harus di lakukan oleh pemerintah dalam lima tahun di pemerintahan yang baru.

Sebagaimana kita ketahui di dalam UUD 1945 di sebutkan di Pasal 33 serta UU No.25 tahun 1992 Tentang PERKOPERASIAN kemudian apabila kita kembali ke budaya kita yang memiliki ciri khas Gotong Royong, sehingga konsep ekonomi yang sama yaitu KOPERASI sebagai soko gurunya ekonomi bangsa. Nah dalam menjawab tantangan ekonomi kapitalisme yang tidak cocok dengan sila kelima Pancasila maka yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di pemerintahan lima tahun ke depan pemerintah harus berani kebijakan ekonomi yg mengedepankan konsep Koperasi di semua kebijakanya. Ciptakan dan libatkan sebanyak banyaknya koperasi maupun unit koperasi yang sudah berjalan di semua bidang usaha maupun investasi usaha baru.

Koperasi yang betul betul sistemnya diterapkan bukam hanya sebagai label dan nama saja tentu koperasi yang harus megikuti menggunakan sistrm IT sebagaimana tuntutan era teknologi saat ini. Yaitu koperasi yang menganut asas dari anggota oleh anggota dan untuk anggota.

Perlu adanya keberanian pemerintah mengambil kebijakan dalam setiap perusahaan atau investor baru masuk yang bergerak di suatu wilayah hendaknya langsung membentuk Koperasi yang sahamnya di berikan kepada penduduk sekitarnya atau karyawan di perusahaan tersebut. Hal ini, bisa menjadi solusi adanya penolakan masyarakat atas kehadiran investor yang akan beroperasi di suatu daerah oleh masyarakat sekitarnya.

Begitu juga untuk perusahaan baik BUMN maupun swasta harus memiliki Koperasi dan sebagian berapa persen saham perusahaan di miliki Koperasi karyawan sehingga secara tidak langsung ekonomi karyawan akan membaik seiring berkembangnya perusahaan. Begitu pula ekonomi anggota Koperasi usaha independen akan membaik seiring berkembangnya Koperasi Usaha yang dibangun.

Kemudian, pemerintah harus mempermudah dalam pengurusan ijin, permodalan, fasilitas, akses pemanfaatan lahan menganggur yang dikuasai Pemerintah atau Pemda (redistribusi lahan) dan bimbingan managemen bagi Koperasi yang baru di bentuk.

Dengan kebijakan tersebut tentunya akan membantu memperkecil kesenjangan pengusaha dan karyawan sebagaimana masyarakat dan kesenjangan pengusaha besar dengan usaha yang di bangun oleh Koperasi yang tentunya anggotanya masyarakat. Sehingga kebijakan ini bagian dari usaha pemerintah di dalam pelaksanaan Sila ke Lima dari Pancasila.

Sebagaimana sambutanya Presiden Jokowi di acara  syukuran sekaligus memberikan pidato bertajuk ‘Visi Indonesia’ yang digelar di Sentul Convention Center, Bogor pada Minggu 14 Juli salah satu point yang akan menjadi programnya di lima tahun ke depan beliau sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024 sebagai Kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab penuh terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) memberikan peringatan keras agar ASN merubah MINDSET atau POLA PIKIR  dan akan menindak  ASN yang masih memiliki pola pikir tidak baik dalam melayani masyarakat.

Tentunya kita sebagai masyarakat perlu mendukung dan turut serta di dalam membangun masyarakat agar memiliki pola pikir positif juga, karena tidak akan maksimal program  beliau apabila hanya ASN nya saja yang notabene hanya berapa persen dari penduduk Indonesia.

Sehingga, program yang baik tersebut tidak ada salahnya apabila kita sebagai masyarakat turut serta dalam GERAKAN POLA PIKIR POSITIF secara tdk langsung bagian dari pengamalan Pancasila sehingga menjadi momentum yang tepat di Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.

Mengingat pola pikir adalah hal utama di dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM). Dan sumber daya manusia merupakan kunci utama di dalam membangun bangsa secara keaeluruhan. Tentu program tersebut harus dilakukan secara masif, tersistem, bersinambungan dan aplikatif. Untuk menuju Indonesia Maju.

SIAP. Saya Indonesia Amalkan Pancasila.

 

Ditulis oleh: Buana Putra (Anggota LSM GMBI Distrik Kota Bekasi berkomitmen Bela Negara dan Setia Bela Pancasila)