Soal Fee 5 Persen, Meggi: Saya Ragu Kejaksaan Bekasi Serius Tangani

0
136

BERITA BEKASI – Pengamat Kebijakan Publik Bekasi, R. Meggi Brotodiharjo mengungkapkan keraguannya terhadap penindakan adanya pungutan liar (pungli) yang menyeruak ke publik terkait fee 5 persen yang dilakukan Plt. Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disbudpora), Nani Suwarni oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Karena sampai sekarang, kita hanya dengar katanya sudah ada staff yang diperiksa, termasuk yang bersangkutan, tapi sampai sekarang pun kita juga tidak pernah dengar perkembangannya lagi, meski dalam kasus ini sudah ada pihak rekanan yang bersuara,” terangnya menanggapi Beritaekspres.com, Jumat (11/10/2019).   

Menurut Meggi, posisi Kejaksaan Negeri yang berada diwilayah sudah sangat dekat dengan Pemerintah setempat dalam arti kemitraan dalam pembangunan daerah, sehingga mempengaruhi netralitas dan pungsi pengawasannya diwilayah. Hal itu tampak dari sekian banyak dugaan korupsi yang disuarakan para pengiat sosial kontrol namun hingga kini belum ada yang dapat diungkap ditingkat Kejari.

R. Meggi Brotodihardjo

“Buktinya, banyak laporan warga yang masuk mengenai buruknya kualitas pengerjaan jalan dan trotoar di Jalan Raya Kebalen juga tidak mendapat respon. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kemana Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah atau TP4D instruksi Jaksa Agung itu?,” kata Meggi.

“Kita bukan berprasangka buruk terhadap kinerja Kejari Cikarang, tapi kita melihat secara keseluruhan, bukan hanya di Kejari Cikarang, begitu juga di daerah lainnya pun sama untuk tingkat Kejari diwilayah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan pengawasan baik dari Kejati ataupun Kejagung, sehingga maksimal dengan pungsinya,” tambah Dewan Pembina LSM Suara Independen Rakyat Adil (SIRA) ini.

Lebih jauh Meggi melanjutkan, persoalan fee 5 persen yang menyeruak ke publik itu bermula dari salah seorang rekanan HS yang menunggu berita acara atau BA-nya yang tidak kunjung ditandatangani untuk pencairan proyek yang sudah dikerjakannya. HS sendiri pun, mengaku sudah pernah memberikan pada pekerjaan proyek sebelumnya.

“Kalau saya baca diberita, HS ini bukannya baru tahu tentang fee 5 persen itu, karena sebelumnya dia juga terpaksa memberikan karena butuh pencairan, namun untuk yang proyek ini HS ngak menyangka kalau kembali ditunggu, karena HS berpikir sudah pernah memberi dan ngak tahu kalo itu berlaku disetiap tandatangan BA. Itu yang saya pahami,” jelas Meggi.

Memang sambung Meggi, isu fee proyek dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, bukanlah sesuatu yang baru, namun belum ada pihak rekanan atau kontraktor yang berani bersuara karena khwatir tidak lagi mendapatkan proyek dilingkungan Pemerintah. Oleh sebab itu, persoalan fee proyek ini sulit diungkap terkecuali ada bukti atau tertangkap tangan ketika memberi atau menerima fee tersebut dalam keadaan tertentu.

“Yang jelas-jelas ada buktinya aja belum tentu diproses dengan berbagai alasan, apalagi bicara uang dibelakang meja tanpa bukti hanya sifatnya tahu sama tahu, sehingga sulit bagi kita berharap dari pengakuan HS itu aparat penegak hukum mau menggali dan mencari bukti kuat yang mengarah dan membenarkan dari pengakuan HS,” katanya.

Meggi menambahkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan pungutan liar bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara. Sementara, kalau mengacu UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pasal 12e pungli itu bisa di kategorikan sebagai perbuatan korupsi dengan ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun penjara bagi pejabat PNS yang nekat bermain-main dengan pungli

“Jelas pungli, nggak ada dalam aturan bahwa setiap rekanan kontraktor yang minta tandatangan berita acara atau BA pertitik pekerjaan proyek di Disbudpora dikenakan 5 persen. Jika terbukti, pidananya jelas bisa 6 tahun penjara,” pungkas Meggi. (Mul/De)