LSM SIRA, Erikson: Banyak Oknum ASN di Pemkab Bekasi Disipliner

0
129
H. Erikson Manalu

BERITA BEKASI – Ketua Umum (Ketum) LSM Suara Independen Rakyat Adil (SIRA), H. Erikson Manalu mengungkapkan, lemahnya pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) diwilayah Kabupaten Bekasi, disinyalir banyak ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, yang tidak taat aturan atau disipliner.

Kepada Beritaekspres.com, Erikson mengungkapkan, sementara, KASN bertanggungjawab langsung terhadap Presiden Rebuplik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 27, KASN merupakan lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

“Pada Pasal, 30 tentang fungsi KASN yakni, mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, perilaku ASN serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN pada instansi Pemerintah dan pada Pasal 31 ayat (1) tentang tugas pada huruf (b, c, d dan e) huruf (b) melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan Pasal (2) huruf (c)menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN,” ujar Erikson, Jumat (1/11/2019).

Selain itu sambung Erik sapaan akrabnya, huruf (d) melakukan penulusuran atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN dan huruf (e) melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar kode etik dan kode perilaku ASN dan pada Pasal 32 ayat (1) tentang wewenang huruf (b, c, d dan e) pada huruf (b) KASN berwenang mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas norma dasar serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Huruf (c) meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat, mengenai laporan pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN, huruf (d) memeriksa dokumen terkait pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN dan huruf (e) meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

“Akibat kurangnya Pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya yang diduga telah lalai dan tidak optimal dalam pengawasan ASN di Kabupaten Bekasi, sehingga terjadilah tindakan prilaku disipiliner oknum ASN yang telah berlangsung cukup lama dan masuk dalam kategori pelanggaran berat, sehingga kami mempertanyakan kinerja KASN?,” jelasnya.

Ditambah lagi, bobroknya manajemen pengelolaan ASN di Kabupaten Bekasi yang kami nilai gagal dan tidak ada keseriusan, terkesan ada dugaan pembiaran. Sebab tidak ada tindakan nyata atau sanksi disiplin yang dilakukan, sehingga tidak sesuai dengan UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 1 ayat (5) tentang Ketentuan Umum, ayat (5) Manajemen ASN adalah Pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik dan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme( KKN).

Menurut Erikson, prilaku tidak disiplin itu, hampir disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), oknum ASN nakal ada yang berprilaku tidak disiplin atau “disipliner” tersebut. Sudah selayaknya ditindak tegas dengan sanksi disiplin kategori berat dan yang jelas sangat merugikan negara dan masyarakat Kabupaten Bekasi secara khusus.

“Selain oknum ASN Eselon IV berinisial I ada juga berinisial IRH, SY, MM, AS, ANS dan AR dan masih banyak lagi yang lain belum kita publis. Dan oknum ASN tersebut diduga sering mangkir namun hak-haknya tetap terpenuhi. Gaji pokok dan TPPnya tetap jalan akibat lemahnya pengawasan dan terkesan adanya pembiaran yang menjadi beban APBN dan APBD,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Erik meminta Setda Kabupaten Bekasi, Uju selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah Kabupaten Bekasi, agar melakukan kewenangannya yang dimaksud seperti yang tertuang Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Pengertian dalam peraturan BKN adalah disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan dan perundang-undangan atau perturan kedinasan yang apabila tidak diataati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” katanya.

Erik pun meminta, Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Kabupaten Bekasi, Ali Syahbana dan Kepada Kepala Bidang Disiplin ASN, Sahwono untuk segera menindaklanjuti dugaaan “disipliner” oknum ASN tersebut, bila tidak ada upaya nyata dan berani menegakkan disiplin ASN sesuai Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang ASN yang sebaiknya segera dievaluasi karena itu, langsung tupoksi BKD Kabupaten Bekasi.

“Kita sangat menyayangkan hal ini terjadi dilingkungan Pemkab Bekasi dan mempertanyakan keberadaan dan kinerja para Kasubag Umum dan Kepegawaian (Umpeg) disetiap kesekretariatan, jangan over leff fungsi, harusnya kerja sesuai tufoksinya saja,” pungkas Erik. (Mul/De)