KPU Selayar Ancam Penyelenggara Badan Adhoc di Pilkada

0
79
KPU Selayar

BERITA SELAYAR – Issu Pilkada Bupati tahun 2020 disikapi secara serius Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu. KPU, tampaknya tidak main-main dalam rangka menghadapi momentum pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipastikan akan berlangsung pada September 2020.

Koordinator divisi tekhnis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan, Andi Dewantara, menandaskan, kami tidak akan mentolerir dan memberikan toleransi dalam bentuk kebijakan apapun, kepada badan adhoc yang dinilai melakukan tindak pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan pelanggaran kode etik badan adhoc, KPU telah menyiapkan, setidaknya tiga jenis sanksi, bagi petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dinilai tidak netral atau menunjukkan keberpihakan, baik secara langsung, maupun tidak langsung, kepada salah satu pasangan calon di Pilkada.

“Sanksi teguran, dan peringatan secara tertulis akan kami layangkan, kepada panitia PPS dan Panitia PPK yang diduga melakukan pelanggaran kode etik badan adhoc,” tegasnya kepada Beritaekspres.com, Minggu (3/11/2019).

Jika sanksi tersebut sambung Andi, tidak indahkan, maka kami tidak akan sungkan-sungkan, untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian, dan pencopotan kepada yang bersangkutan.

Andi menjelaskan, dugaan tindak pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan adhoc Pilkada, akan diakumulasikan dalam bentuk daftar inventaris masalah (DIM) penanganan dugaan pelanggaran kode etik badan adhoc.

“Mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan pelanggaran kode etik, akan diputuskan langsung oleh KPU,” katanya.

Menurut Andi, ini bukan sekedar ancaman, karena sanksi pemberhentian sudah pernah kami jatuhkan kepada salah seorang oknum petugas PPS pada penyelenggaraan, pemilihan legislatif lalu, saat oknum PPS, dilaporkan, melakukan pendistribusian kalender, salah seorang caleg.

Terkait hal itu, Andi Dewantara berharap, dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, bagi para Bakal Calon Penyelenggara Pemilu (Badan Adhoc) baru yang akan direcrut, pada tanggal, 1 Januari tahun 2020 mendatang.

Senada dengan Andi Dewantara, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Mansur Sihadji, menegaskan, mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara badan adhoc yang patut diduga melakukan pelanggaran kode etik akan didasarkan klasifikasi permasalahan dengan mendengar dan menerima saran atau masukan serta rekomendasi dari para komisioner KPU.

Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Nandar Jamaluddin, mengingatkan, penyelenggara badan adhoc merupakan ujung tombak dan penyangga utama, dalam persoalan tekhnis, penyelenggaraan Pemilu.

Oleh karenanya, penyelenggara badan adhoc hasil recruitmen medio bulan Januari 2020, diharapkan dapat menghasilkan orang-oramg yang beridealisme, indenpendent, berintegritas, dan senantiasa mengedepankan netralitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, selaku penyelenggara Pemilu di tingkat Kelurahan, Desa dan Kecamatan.

“Dengan persyaratan melekat ini, kita berharap, bisa  memastikan, bahwa mutu, dan kualitas ‘produk’ yang dihasilkan dari penyelenggaraan Pilkada, akan menjanjikan masa depan yang jauh lebih baik, dan cerah bagi masyaraka,” ungkapnya.

Dalam konteks itu pula tambahnya, saya menitipkan harapan besar, kepada generasi muda, khususnya, elemen mahasiswa dan pelajar yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap peningkatan kehidupan berdemokrasi, dan stabilitas politik untuk ikut berpartisipasi menjadi penyelenggara Pilkada.

“Buktikan, teori akademik, yang telah anda dapatkan dari  lingkungan kampus dengan terjun langsung menjadi penyelenggara Pilkada dan ikut berkhidmat, pada perjuangan demokrasi, sekaligus mengasah skill, kreativitas, keterampilan, dan wawasan kepemiluan,” tantang, Nandar. (Fadly Syarif)