PN Jaktim Vonis 1,2 Bulan Pencaplok Lahan Rawi Sangker

0
331
Suasana Persidangan

BERITA JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis 1 tahun 2 bulan kepada, Rawi Sangker, terdakwa pemalsuan surat dan pencaplokan lahan, Kamis (14/11/2019).

Rawi didakwa bersalah dengan jeratan Pasal 266 ayat 1 subsidair Pasal 266 ayat 2 subsidair 263 ayat 1, subsidair 266 ayat 2 atau Pasal 385 ayat 1 KUHP.

“Saya puas terdakwa ditahan dengan kurungan selama itu. Lebih puas lagi karena secara otomatis lahan yang selama ini dikuasai kembali,” ujar Mad Rais, salah satu ahli waris lahan di Rawa Kepiting, Jatinegara kepada Beritaekspres.com, Jumat (15/11/2019).

Menurut Mad Rais, Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah memutus perkara pidana ini secara adil. Dia berharap, persoalan pencaplokan lahan di Rawa Kepiting menjadi kasus terakhir yang tidak boleh terulang kembali.

“Sebab untuk memperjuangkan keadilan ini saya sudah berjibaku selama 23 tahun. Syukur Alhamdulillah, ini semua atas kehendak Allah dan semua doa warga ahli waris,” ungkapnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Ahli Waris, Edy Wilson Iskandar menyampaikan terimakasih kepada Ketua Majelis PN Jakarta Timur, Antonius Simbolon dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menolak semua pembelaan terdakwa beberapa waktu lalu.

“Tentu kami ucapkan terimakasih karena tanah yang dikuasai secara sepihak dikembalikan kepada ahli waris. Allahu Akbar,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam sidang Duplik yang digelar pada Senin 11 November 2019 lalu, terdakwa tetap keukeuh merasa tidak bersalah. Namun, semua pembelaan ini dibantah dan ditolak Jaksa Penuntut Umum mengingat semua yang diajukan terdakwa tidak berdasar.

“Kami menolak surat dakwaan dan tuntutan terdakwa karena yang kami tuntut semuanya sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta,” kata Jaksa, Murdani.

Murdani juga mengatakan bahwa perkara yang dihadapi terdakwa bukan perkara perdata, melainkan perkara pidana dengan dasar fakta persidangan. Oleh karena itu, kata dia, terdakwa tidak bisa memaksakan kasus ini menjadi kasus perdata.

“Perma No. 1 tahun 1956 telah diperjelas dengan adanya Sema No.4 tahun 1980 Pasal 16 UU No.14 tahun 1970, dimana hakim pidana tidak terkait pada putusan hakim perdata seperti yang dinyatakan dalam peraturan,” pungkasnya. (Stave)