Soal KPPL Samudra Mulya, Kejari Karawang Terima Laporan Kejati Jabar

0
319
Kejari Karawang, Rohayatie

BERITA BEKASI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang baru menerima laporan hasil penelitian Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jawa Barat (Jabar) terkait persoalan Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya Ciparage, Karawang, Jawa Barat.

Kepada Beritaekspres.com, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Rohayatie, membenarkan, sudah menerima pelaporan perkara persoalan Koperasi nelayan Ciparage KPPL Samudra Mulya dari Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat.

“Betul, berkasnya baru masuk. Kita baru terima hari ini, Jumat 22 November 2019,” kata Rohayatie melalui pesan whatsapp, Jumat (22/11/2019).

Dijelaskan Rohayatie, pelimpahan pelaporan perkara Koperasi KPPL Samudra Mulya Ciparage hasil penelitian Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat, penanganannya lebih tepat di Kejaksaan Negeri Karawang sebagaimana asas kesetaraan dengan nilai kerugian dibawah Rp5 miliar.

“Jadi, bentuknya bukan berkas perkara ya, tapi berupa laporan hasil penelitian dari Bidang Pidsus Kejati Jabar,” jelas Rohayatie.

Namun Rohayatie, belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait laporan salah satu nelayan sebagai anggota Koperasi KPPL Samudra Mulya Ciparage Karawang, Jawa Barat.

“Hari inikan baru masuk, Jadi kita tela’ah dulu hasil penelitian Bidang Pidsus Kejati, terkait persoalan Koperasi nelayan KPPL Samudra Mulya Ciparage,” tandasnya.

Sebelumnya, nelayan Ciparage bersama kuasa hukumnya, Gary Gagarin Akbar melaporkan Koperasi nelayan KPPL Samudra Mulya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, pada 28 Agustus 2019 lalu, terkait pengelolaan keuangan anggota Koperasi nelayan Ciparage dibawah kepemimpinan, Budianto.

Diungkapkan, Gary, perputaran uang di Koperasi KPPL Samudra Mulya mencapai puluhan miliar pertahun. Untuk tahun 2016 penjualan ikan mencapai Rp71 miliar, tahun 2017 Rp52 miliar dan tahun 2018 Rp49 miliar dan belum termasuk tahun 2019.

“Pendapatan selama 3 tahun, kalau ditotal mencapai Rp174 miliar. Jadi, kalau kita mengacu kepada ketentuan Pemkab Karawang Perda Nomor 3 tahun 2012 sebesar 2,4 persen maka retrebusi yang harus disetorkan sebesar Rp4,1 miliar untuk PAD,” jelas Gary.

Namun tambah Gary, dari data Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang pihak Koperasi KPPL Samudra Mulya Ciparage selama 3 tahun itu hanya menyetorkan retrebusi sebesar Rp740 juta. Artinya, PAD Kabupaten Karawang dari sector kelautan dan perikanan kehilangan sebesar Rp3,4 miliar.

“Jadi, bukan hanya persoalan adanya dugaan penggelapan retrebusi daerah sebagai PAD, tapi masih banyak penyimpangan lainnya yang terjadi di Koperasi, terkait pengelolaan keuangan Koperasi nelayan Ciparage,” pungkasnya. (Indra)