Kementrian PPPA Bersama Jateng Pos Gelar Diskusi Perkawinan Usia Anak

0
42
Drs. Fatahillah, MSi

BERITA SEMARANG – Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Jateng Pos menggelar Dialog Publik Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Mg Setos Hotel Semarang, Kamis (5/12/2019).

Kegiatan yang diikuti berbagai kalangan yang peduli perempuan dan anak, mulai dari aktivis, akademisi hingga vlogger dan media dibuka langsung Wakil Walikota (Wawali) Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

Hevearita Gunaryanti Rahayu yang akrab disapa Ita menegaskan, perkawinan anak perlu dicegah. Karena jika dibiarkan semakin lama akan semakin banyak.

Mengingat masa puber anak-anak saat ini semakin cepat. Belum lagi stimulan dari luar seperti perkembangan teknologi informasi yang memudahkan anak mengakses informasi termasuk konten negatif. 

“Yang memprihatinkan adalah perkawinan anak saat ini lebih banyak dikarenakan anak hamil di luar nikah karena kemudahan mengakses konten-konten yang tidak diperuntukkan kepada anak. Di sinilah perlu adanya kolaborasi antara generasi muda dengan orang tua untuk pencegahan perkawinan anak,” terang Ita.

Menurut Ita, banyak dampak negatif dari perkawinan anak. Mulai dari masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga perceraian dini. Pasalnya, usia anak baik secara mental maupun kesehatan belum siap untuk berperan sebagai orang tua.

“Mereka yang belum terdidik secara cukup tiba-tiba harus menikah karena hamil duluan. Anak-anak yang harusnya masih menikmati waktu bermain tiba-tiba harus mengasuh anak. Belum lagi dari pihak lelaki, yang juga masih anak-anak. Ya kalau orang tuanya mampu, kalau tidak ini akan menjadi masalah baru lagi. Bukannya menjadi keluarga bahagia namun justru berantakan,” tuturnya.

Diharapkan melalui diskusi ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, dan para peserta diskusi bisa menjadi garda terdepan dalam pencegahan perkawinan anak di Kota Semarang.

“Pemkot Semarang sendiri memiliki konsern mengenai hal ini, salah satunya dengan pendirian Rumah Duta Revolusi Mental di Dinas Pendidikan. Di sana juga digencarkan bagaimana mencegah pernikahan usia anak dengan melibatkan siswa, kepala sekolah, guru BK maupun komite sekolah. Namun tetap saja peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menekan angka perkawinan anak,” tandas Ita.

Asisten Deputi Partisipasi Media Kementrian PPPA, Drs. Fatahillah, MSi menjelaskan, saat ini usia perkawinan anak masih terbilang tinggi. Bahkan Indonesia menempati ranking 7 di dunia dan ranking 2 di Asia, terkait jumlah anak yang terikat perkawinan dini. 

“Berdasarkan data BPS tahun 2018 menyatakan, proporsi perempuan menikah di rentang usia 20-25 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 11,24 persen. Meski jumlahnya turun dibandingkan tahun 2017, namun turunnya hanya 0,3 persen sangat kecil. Karena itu, kami dari Kemen PPPA sangat konsen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak,” kata dia.

Menurut Fatahillah, tidak mudah untuk menghapus pernikahan anak. Pasalnya banyak faktor yang justru menyuburkannya. Dimana yang paling berat adalah faktor adat budaya masyarakat Indonesia yang justru mendukung perkawinan anak. 

“Mulai dari paham patriarki yang menimbulkan ketidaksetaraan gender, kemiskinan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi wanita hingga rendahnya literasi,” kata dia.

Padahal, lanjut Fatah, dampak perkawinan dini sangat besar dan fatal. Mulai dari faktor kesehatan, tumbuh kembang anak, kualitas keluarga, bonus demografi yang berkurang dan kemiskinan perempuan secara terstruktur. (Nining)

Biro Semarang