Perjuangkan KS, LSM GMBI Dukung Judicial Review Pemkot Bekasi

0
169
LSM GMBI Distrik Kota Bekasi

BERITA BEKASI – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi, Abah Zakaria mendukung penuh usaha Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan Judicial Review yang dianggap bertentangan dengan program Kartu Sehat Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS NIK) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dikatakan Abah, sapaan akrab Ketua LSM GMBI Distrik Kota Bekasi menegaskan, LSM GMBI selalu mendukung gerakan atau usaha yang menyangkut kepentingan masyarakat, terutama masyarakat bawah seperti tunjangan kesehatan yang saat ini menjadi polemik di Kota Bekasi.

“Saat ini, KS NIK Kota Bekasi distop mulai 1 Januari 2020 melalui surat edaran Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang belakangan selalu dikritisi bahwa program perlindungan kesehatan masyarakat Kota Bekasi itu, bertentangan dengan UU atau aturan yang ada,” kata Abah kepada Beritaekspres.com, Senin (9/12/2019).

Untuk itu sambung Abah, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi selaku Kepala Daerah sekaligus sebagai pemrakarsa program KS NIK Kota Bekasi telah membentuk Tim Advokasi Patriot (Tim Hukum) untuk menempuh upaya hukum melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Inikan upaya luar biasa demi memperjuangkan warganya untuk mendapatkan kesehatan secara gratis sebagai bagian dari tanggung jawab negara sesuai amanat UU 1945 Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak,” tegas Abah.

Saat ini lanjut Abah, mendapatkan jaminan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting ditengah beratnya perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari diluar kebutuhan sandang, pangan dan pendidikan yang pendapatan sebagian besar masyarakat Kota Bekasi khususnya sudah tidak sesuai dengan pendapatan.

“Dengan keberadaan KS NIK sebagai program Pemkot Bekasi yang mengratiskan jaminan kesehatan masyarakatnya merupakan hal yang luar biasa. Untuk itu, kami LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, mendukung penuh perjuangan Walikota Bekasi Rahmat Effendi untuk warganya,” tandas Abah.

Ditambahkan Sekretaris Distrik (Sekdis) LSM GMBI Kota Bekasi, Asep Sukarya mengatakan, Judicial Review terhadap UU No. 24 Tahun 2011 tenggang BPJS dan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan upaya hukum melalui uji materi peraturan perundangan yang dinilai bertentangan dilembaga Peradilan.

“Dari penjelasan Walikota Bekasi, UU tersebut bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 12 yakni urusan pemerintahan wajib dan menjadi pelayanan dasar ada 6 poin yang menjadi prioritas,” jelas Asep.

Ke-6 poin yang dimaksud itu yakni, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat dan sosial. Kemudian, Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang Integrasi ke BPJS serta Permendagri 33 tahun 2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan ke BPJS.

“Ya, semoga perjuangan Pemkot Bekasi dalam uji materi perundangan ke MK dan MA itu membuahkan hasil. Kalo kita LSM GMBI Distrik Kota Bekasi siap mendukung sepenuhnya perjuangan Pemkot Bekasi agar KS NIK ini bisa kembali dilanjutkan. Kita akan terus pantau perkembangan. Jika GMBI harus bergerak, maka, kami akan bergerak demi membela masyarakat,” pungkas Asep. (Indra)