Tak Bela KS, Ketua DPRD Kota Bekasi Dituntut Mundur

0
96
Ketua DPRD: Choiruman J Putro

BERITA BEKASI – Massa yang menamakan aliansi “Harimau Patriot” menuntut, Ketua DPRD Kota Bekasi, Choiruman J Putro mundur dari jabatannya, karena dinilai tidak mendukung kelanjutan program layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi, Kamis (12/12/2019).

Koordinator Aksi, Ahmad Nurdin menyampaikan amanah sebagai anggota dewan adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Namun, yang dilakukan pimpinan DPRD saat ini, Choiruman J Putro membuat suasana jadi gaduh. 

“Sebagai orang yang mendapat mandat dari warga, tidak sepatutnya Ketua DPRD melukai hati warga. Apalagi melontarkan pernyataan yang tidak mewakili aspirasi warga,” tegas Nurdin.

Menurut Ahmad Nurdin, pernyataan Ketua DPRD soal KS-NIK, seolah tidak mendukung. Bahkan terkesan tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah diputuskan dalam Paripurna 29 November. 

“Menurut kami, sikap dan tindakan tersebut tidak konsisten dan jauh dari rasa hormat sebagai wakil rakyat,” imbuh Nurdin

Ditegaskan Nurdin, tuntutan massa aksi adalah mendesak Ketua DPRD, Choiruman J Putro mundur serta meminta maaf pada warga Kota Bekasi. Massa juga mengecam anggota DPRD yang tidak mempedulikan kesehatan warga. 

“Kami juga ingin, layanan KS-NIK dipertegas sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi,” tuturnya.

Seperti yang diketahui, Layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) diberhentikan mulai 1 Januari 2020 mendatang.

Hal ini merupakan respon Pemerintah Daerah atas Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020.

Pemberhentian layanan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Walikota Bekasi Nomor 440 /8894/Dinkes yang terbit pada 29 November kemarin.

Dalam surat tersebut tertulis jelas alasan Pemerintah setempat memberhentikan layanan KS-NIK lantaran Pemda tidak diperkenankan mengelola sendiri (seluruhnya) jaminan kesehatan daerah dengan manfaat yang sama dengan Jamkesnas, termasuk mengelola Jamkesda dengen skema ganda.

Pemberhentian ini pun menuai reaksi dari berbagai pihak. Sebab, KS-NIK dianggap lebih efisien dan maksimal dalam memberikan layanan. (Edo)