Polemik KS, Didit Susilo: Tahan Diri, Tunggu Hasil Judicial Review

0
176
Pemkot Bekasi

SEJAK polemik Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK) Kota Bekasi, warga masyarakat mulai terbelah antara yang pro dan kontra. Dalam alam demokrasi semua pihak punya hak menyampaikan aspirasi, termasuk Anggota DPRD bebas berwacana mengutarakan pendapatnya, karena dilindungi UU. Tanpa disadari semua gesekan politik itu hanya memanaskan suasana jauh dari esensi permasalahan yang sesungguhnya.

Coba ditela’ah lebih dalam munculnya polemik tersebut adanya program Jamkesda dan JKN. Hampir semua daerah terjadi hal yang sama bahkan gugatan di Mahkamah Konsitusi (MK) sudah antri. Permendagri No. 33 tahun 2019 yang mengintruksikan semua Kepala Daerah dalam menyusun RAPBD 2020 harus mengintegrasikan semua Program Jamkesda ke BPJS Kesehatan keluar di bulan Juni 2019. Artinya, perintah tersebut jauh sebelum hiruk pikuk polemik KS-NIK.

Terakhir Kota Padang dan Kabupaten Gowa juga melakukan gugatan ke MK. Sebelumnya, puluhan Provinsi/Kabupaten/Kota sudah gusar duluan dengan perintah “paksaan” untuk segera mengintegrasikan ke BPJS Kesehatan.

Peraturan Presiden (Perpres) No. 75 Tahun 2019 tentang perubahan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dikeluarkan pada bulan Oktober tahun 2019. Perpres yang baru ini hanya mengatur kenaikan iuran, sedangkan yang terkait jaminan kesehatan harus diintegrasikan ke BPJS Kesehatan terdapat pada Pasal 102 Perpres No. 82 Tahun 2018 atau sudah berlaku setahun lalu alias dua tahun sebelum ribut-ribut KS-NIK.

Didit Susilo

Sehat Harus Bayar

Hari ini banyak daerah yang mampu mengelola secara mandiri jaminan kesehatan gratis untuk warganya melalui Jamkesda. Namun sejak dikeluarkannya berbagai perundang undangan terkait JKN-BPJS dan BPJS Kesehatan terus defisit, terakhir defisit Rp17 triliun, Pemerintah Pusat ‘memaksa’ integrasi jelas tujuannya agar ada pemasukan pasti dari iuran yang dibayar APBD.

Angka defisit Rp17 triliun itu akan secara otomatis tertutup bahkan surplus jika semua Kabupaten/Kota di Pulau Jawa saja mengintegrasikan alokasi anggaran Jamkesdanya ke BPJS Kesehatan. Apalagi Kota Bekasi mengalokasikan sekitar Rp400 miliar.

Akibat dari pemaksaan hukum dan perundang-undangan ini, bahwa KS-NIK yang sudah berjalan jauh sebelum Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dikeluarkan dan secara otomatis “jaminan kesehatan gratis” sudah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh warga masyarakat.

Jaminan tersebut lebih pasti dan lebih unggul dibandingkan BPJS Kesehatan. Paksaan atas nama undang undang membuat warga tidak terjamin untuk mendapat jaminan kesehatan gratis per 1 Januari 2020. Bisa dibayangkan yang tadinya akses layanan kesehatan sangat mudah dan simpel, Pemda harus merubah ke layanan BPJS yang jauh berbeda peruntukannya.

BPJS Kesehatan yang berbasis asuransi gotong royong prakteknya masih banyak kelemahan. Monopoli BPJS Kesehatan membuat jaminan kesehatan rakyat tergadaikan.

Sejak diberlakukannya perubahan sistem pelayanan kesehatan di tahun 2008 dari Program Jaminan Kesehatan Masyarakat/JAMKESMAS menjadi Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) dan BPJS (UU 24/2011) menandakan babak baru liberalisasi sistem pelayanan jaminan kesehatan.

Sudah hampir 10 tahun perjalanan BPJS justru terjadi carut-marut yang luar biasa, sehingga mengalami defisit puluhan triliun. Keputusan negara untuk menaikan iuran sebesar 100 persen justru akan mengakibatkan masalah baru, disamping masalah-masalah sebagai berikut:

  1. Sistem Jaminan kesehatan ala BPJS dengan prinsip Asuransi jelas menyalahi konstitusi karena telah mengubah hak rakyat menjadi kewajiban rakyat menjadi peserta PBJS kesehatan yang disertai ancaman sanksi, akan menimbulkan keresahan dan  resistensi.
  2. INACBGS atau sistem paket tetap yang diklaim sebagai kepastian justru merupakan pembatasan pelayanan sehingga akan berakibat membatasi peserta, pelaksana (RS, Dokter) untuk menerima atau memberikan layanan yang berkualitas & bermutu.
  3. Akibat kenaikan iuran hingga seratus persen menyebabkan beban terhadap APBN, APBD & Rakyat, semakin berat, sehingga mengakibatkan penurunan kelas (penurunana standar pelayanan), pengurangan peserta PBI APBN-APBD, dan sudah terjadi sejak BPJS dipaksakan  dilaksanakan; terakhir terjadi pengurangan peserta PBI dibulan Juli lalu sebanyak 5,2 juta peserta dan bisa dipastikan pengurangan akan terus berlanjut.
  4. Tunggakan tagihan BPJS yang harus dibayar ke Rumah Sakit dan faskes lainya yang mencapai 80 persen akan berakibat pada kualitas layanan di RS, Klinik & Puskesmas.
  5. Sistem layanan yang ditetapkan oleh BPJS berdasarkan ke-GAWAT-DARURATAN akan mengakibatkan pasien terlantar tidak dilayani dan bisa berakhir pada kematian.
  6. Administrasi yang rumit, ribet, salah satunya adalah peserta wajib membawa kartu KIS/PBJS saat akan berobat. Kerumitan BPJS telah menghilangkan nyawa balita  di Sumsel 3 hari yang lalu. Puskesmas tidak bisa melayani pasien yang tidak memperlihatkan kartu kepesertaan, termasuk posisi FASKES dasar atau tingkat pertama (ketentuan layanan BPJS).
  7. Sistem pengelolaan keuangan BPJS tidak transparan, sehingga memungkin terjadinya penyelewengan (Korupsi).
  8. Mahalnya biaya pendidikan untuk calon tenaga medis, mengakibatkan: kekurangan tenaga medis, 1 dokter melayani 5000 jiwa.
  9. Segera bentuk sistem layanan kesehatan tanpa asuransi.
  10. Situasi  ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena berdampak pada rakyat ditengah rencana pemerintah berencana menaikkan TDL, AIR, BBM termasuk iuran BPJS.

Payung Hukum

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Atas dasar itu, melihat dan mencermati Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor :007/PPU-III/2005.

Dalam amar putusan itu sangat jelas ditegaskan bahwa Pemda dapat menyelenggarakan program sub sistem jaminan sosial sepangjang sifatnya melengkapi dengan program jaminan sosial pemerintah pusat.

Keputusan MK itu mengikat dan tidak bisa diganggu gugat serta jadi pedoman atau dasar kebijakan kepala daerah untuk warga masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan jaminan sosial yang diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan dan peraturan lainnya.

KS sedang dilakukan penyesuaian  payung hukum dan terhitung 1 januari 2020 sesuai surat edaran nomor 440/7894/Dinkes, dihentikan sementara.

Saat ini Pemkot Bekasi melalui LBH Patriot sedang melakukan uji materi (judicial riview) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) unk Perpres terkait integrasi program KS ke BPJS.

Penghentian sementara tersebut didasari  adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) tahun anggaran 2020 bagian h poin 8.

Sementara itu dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 hurup (b) disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah kesehatan.

Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1), (2), dan, (3) dan pasal 34 ayat (1), 2), dan (3)

Pasal 28H

Ayat (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.Ayat (2): Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakukan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.Ayat (3): Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 34

Ayat (1): Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.Ayat (2):Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.Ayat (3): Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Memang polemik ini harus ada kepastian hukum. Apakah pemerintah pusat masih memberikan kepercayaan daerah untuk masih mengelola secara mandiri anggaran Jamkesda nya karena BPJS Kesehatan belum sempurna dan masih banyak kekurangan hingga menunggu kesempurnaan layanan prima.

Kesehatan adalah hak warga bangsa dan negara harus hadir untuk menyehatkan rakyatnya tidak membelenggu berbagai akses kemudahan untuk sehat dengan aturan -aturan perundang-undangan. Dalam nalar yang sehat, warga masyarakat hanya mengerti bahwa kemudahan layanan kesehatan ketika sakit. Jadi jangan masih ada paradigma orang miskin dilarang sakit. SEMOGA

 

Bekasi, 18 Desember 2019

Oleh: Didit Susilo (Pemerhati Kebijakan dan Pelayanan Publik Bekasi)