11 Terduga Provokator Rusuh Buruh PT. IWIP Bakar Pabrik Diamankan

0
246
Lokasi PT. IWIP

BERITA MALUKU – Aksi Mayday di PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah, Maluku Utara, berujung penjarahan dan pembakaran. Aksi yang semula damai berakhir rusuh. Dalam peristiwa itu, 11 orang berhasil diamankan.

Informasi yang diperoleh, kericuhan berawal dari aksi saling dorong antara buruh dan sekuriti perusahaan. Diduga aksi itu telah disusupi provokator yang memanfaatkan aksi Mayday tersebut.

“Aksi ini tidak ada izin. Aksi yang sesungguhnya yaitu dari serikat pekerja berupa doa bersama yang akan dilaksanakan pukul 11.00 WIB, tapi batal karena aksi ini,” kata Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Nico Setiawan, Sabtu (2/5/2020).

Nico menegaskan, saat ini kondisi di lokasi kerusuhan telah kondusif. Pihaknya menyiagakan 1 peleton dari Polres Halmahera Tengah, 1 Kompi Brimob Polda Malut serta 40 Personel dari Kodim untuk mengamankan kantor IWIP.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi saat ratusan buruh PT. IWIP menyampaikan tuntutan mereka di depan kantor IWIP. Ratusan buruh yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH) sebelumnya terlibat aksi saling dorong.

Setelah itu, suasana memanas dan aksi lempar tak terhindarkan. Suasana semakin tak terkendali setelah sejumlah warung makan dibakar. Tak hanya itu, fasilitas kantor dan sejumlah alat berat dan kendaraan milik perusahaan juga dirusak massa.

Dalam aksinya, ratusan buruh tersebut menolak Omnibus Law dan PHK berkedok jeda di PT. IWIP. Para buruh juga meminta agar perusahaan memenuhi hak maternitas buruh perempuan, mengembalikan izin resmi untuk buruh, serta menuntut PT. IWIP melakukan lockdown perusahaan selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu, buruh juga mendesak perusahaan membayar upah pokok mereka 100 persen, menghentikan karantina buruh di bandara PT. IWIP serta meminta agar perusahaan memberlakukan 8 jam kerja. Para buruh juga menuntut pemenuhan K3.

Dan menghentikan diskriminasi terhadap buruh TKA dan memenuhi kesejahteraan buruh TKA serta berhenti mengeluarkan memo sepihak tanpa ada perundingan dengan para buruh. Kebijakan diskriminasi perusahaan itulah yang ditengarai menjadi penyebab aksi damai menjadi ricuh. (Usan)