Soal Lahan BKP, Joko: Aneh, Baru PPJB Suroyo Mau Bangun Lokasi

0
612
Kuasa Hukum Warga: Joko S Dawoed

BERITA BEKASI – Kuasa hukum warga Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP) RW014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, binggung dengan sikap Suroyo yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 8.150 M2 yang kini menjadi masalah dengan warga Perumahan BKP setempat.

Pasalnya, warga Perumahan BKP memiliki surat yang ditandatangani, 7 unsur diantaranya, Bupati Bekasi, Kepala Agraria dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menyatakan, bahwa lokasi tersebut, diperuntukan sebagai lahan fasilitas sosial dan fasiltas umum (fasos-fasum) untuk sarana pendidikan dan olahraga.

“Suroyo baru melakukan Perikatan Perjanjian Jual Beli atau PPJB itu juga bukan dengan Bhoen Herwan Irawadi sebagai atas nama Sertifikat, tapi Suroyo PPJB dengan Yoyok Sudarlim tahun 2018. PPJB itu, bukan berarti sudah memiliki lahan, kenapa Suroyo jadi terlalu maju kedepan,” tegas Joko kepada Beritaekspres.com, Selasa (23/6/2020).

Laporan Warga Mandek di Polda Metro Jaya

Lebih jauh lagi sambung Joko, kalau mau dikupas Yoyok Sudarlim dengan Bhoen Herwan Irawadi sebagai atas nama sertifikat juga berdasarkan PPJB tahun 2014 silam. Sehingga, keduanya yakni, Yoyok Sudarlim dengan Suroyo, tidak memiliki kekuatan hukum, karena mereka belum sepenuhnya menjadi pemilik lokasi lahan yang kini menjadi sengketa tersebut.

“Jadi aneh, kok baru PPJB Suroyo sudah terlalu maju kedepan. Warga pada dilapori ke polisi. Sementara, dilokasi sudah beberapa bangunan yang dirobohkan, termasuk Musholla. Dan diapun, sudah membangun bendeng yang rencananya mau memulai bangun Kampus sesuai plang spanduk yang dipasangnya dilokasi sengketa. Hebat bener,” ungkap Joko.

Pengalaman saya lanjut Joko, selama jadi pengacara baru kali ini ada orang yang baru melakukan PPJB sikapnya seperti pemilik tanah. Terlebih lagi, Akte Jual Beli (AJB) No.76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 yang menjadi dasar lahirnya 2 sertifikat atas nama Bhoen Herwan Irawadi yakni, SHM No.8793 luas 2.910 M2 dan SHM No.8794 luas 5.240 M2, tidak diakui pihak Kelurahan dan Kecamatan setempat.

“Itu, bukan kata saya sebagai pengacara, tapi dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP Polda Metro Jaya, terkait laporan warga atas AJB No.76/BP.23/V/1988 tanggal 12 Januari 1988 yang disinyalir palsu yang melahirkan 2 sertifikat yang kini menjadi dasar Suroyo maju kedepan untuk berbenturan dengan warga setempat. Bhoen sendiri juga ngak pernah muncul Cuma main surat kuasa,” pungkasnya. (Indra)