Audensi Warga BKP Dengan DPRD Kabupaten Bekasi Menuai Simpatik

0
826
Suasana Audensi di DPRD Kabupaten Bekasi

BERITA BEKASI – Suasana audensi perwakilan warga Perumahan Bulak Kapal Permai (BKP) wilayah RW014, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menarik simpatik dan apresiasi baik dari Wakil Ketua DPRD, M. Nuh (PKS) yang didampingi Anggota Dewan Nurhadi (PKS), Perwakilan BPN, Bambang dan Dinas Perkimtan Budi Setiawan, Rabu (5/8/2020).

Dalam audensi itu, turut hadir Lurah Jatimulya, Charles Mardianus dan Camat Tambun Selatan, Junaefi yang datang terakhir, karena menghadiri acara kebetulan waktu undangan audensi DPRD Kabupaten Bekasi dengan warga Perumahan BKP bersamaan dengan acara yang sudah direncanakannya.

Audensi dimulai dengan pembukaan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nuh yang didampingi Anggota Dewan, Nurhadi yang mempersilahkan kepada perwakilan warga yang dihadiri, mantan Ketua RW014, H. Toto Irianto, Ketua RW014 aktif, Sutaryo Teguh serta beberapa warga Perumahan BKP dan didampingi Kuasa Hukum Warga, Joko S Dawoed dari LKBH Hipakad’63 dan kawan-kawan.

Dalam pemaparan yang diungkapkan mantan Ketua RW014, H. Toto Irianto terkait status lahan faslitas umum dan fasilitas sosial (fasos-fasum) milik Perumahan BKP dari pengembang PT. Petra Anggadatama Perdana (PAP) yang berubah menjadi sertifikat milik perorangan yang kini mulai akan dikuasai pihak ketiga yakni, Suroyo pemilik Kampus Tribuana, Kota Bekasi.

Pemaparan yang diungkapkan, H. Toto Irianto bersama Kuasa Hukumnya, Joko S Dawoed dalam audensi tersebut, cukup memukau dan meraih simpatik para pihak terkait jajaran Pemerintah yang hadir. Bahkan Anggota Dewan Nurhadi asal PKS meapresiasi apa yang dijelaskan sangat jelas dan gamblang bahwa persoalan lokasi lahan Perumahan BKP ini perlu diurai.

“Sangat jelas dan sangat gamblang. Untuk itu, saya berharap perwakilan BPN Kabupaten Bekasi dan Dinas Perkimtan untuk segera menelusuri dan mengurai persoalan lahan Perumahan BKP yang kini sudah terbit sertifikat milik perorangan,” kata Nurhadi.

Hal senada juga dikatakan, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, M. Nuh bahwa persoalan ini harus segera diselesaikan jangan ditunda atau ditumpuk, sehingga tugas kita sebagai Anggota Dewan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi.

“Ini harus segera diselesaikan atau ditanggapi jangan ditunda atau ditumpuk, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang lainnya yang ada di Kabupaten Bekasi. Kapan bisa maju dan berkembang kalau persoalan selalu ditumpuk,” jelasnya.

Ditempat yang sama, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi yang dihadiri Kepala Sub Pemanfaatan Tanah Pemerintah, Bambang menanggapi bahwa pihaknya akan segera meneliti dan mengkaji sertifikat yang terbit diatas lokasi lahan fasos-fasum milik Perumahan BKP yang kini menjadi sengketa antara warga dengan pihak yang ingin menguasai lokasi lahan tersebut.

“Waduh, kok tanah negara bisa dijual belikan begini ya?. Kami akan segera teliti sertifikatnya. Maaf, kami di BPN orang baru semua makanya baru tahu ada persoalan ini. Oleh karena itu nanti kami minta foto copy sertifikatnya,” ungkap Bambang.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perkimtan, Budi Setiawan menjelaskan, persoalan pengembang yang berkaitan dengan tanah negara seperti fasos-fasum kini mulai diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingat banyak pengembang yang nakal yang berpotensi merugikan negara.

“Sekarang KPK sudah ikut mengawasi persoalan pengembang karena ada potensi kerugian negara. Untuk itu, kita sekarang mulai mendata. Sebab dari 350 pengembang di Kabupaten Bekasi yang baru menyerahkan hanya 35 pengembang jauh dari jumlahnya,” kata Budi.

Namun, sambung Budi, pendataan itu belum sampai ke wilayah Perumahan BKP mengingat, wilayah Kabupaten Bekasi cukup luas. Tapi, dengan adanya persoalan warga Perumahan BKP mungkin akan menjadi perhatian. Terlebih lagi, persoalan ini sudah menjadi atensi Dewan karena adanya audensi ini.

“Kedepan, kita mulai akan rapikan. Untuk itu, kita juga minta dukungan DPRD Kabupaten Bekasi agar bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut tanah atau lokasi lahan Pemerintah supaya tidak terus menjadi komplik berkempanjangan,” tutupnya.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Jatimulya, Charles Mardianus mengaku, terus memantau dan memonitoring persoalan yang terjadi diwilayah Perumahan BKP. Ia tidak ingin warganya resah dengan adanya persoalan ini. Untuk itu, ia selaku Lurah diwilayah ingin persoalan inipun cepat selesai.

“Meski tidak turun langsung kepalangan atau ke lokasi, tapi kami pihak Kelurahan terus melakukan monitoring, karena kita juga tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita pun berharap persoalan ini cepat selesai,” imbuhnya.

Hal senada juga diungkapkan Camat Tambun Selatan, Junaefi yang mengaku juga terus memonitoring wilayah Perumahan BKP. Ia pun berprinsip sama dengan Lurah Jatimulya agar persoalan ini dapat segera diselesaikan jangan sampai berlarut-larut, karena kalau memang itu lahan milik Pemerintah kebetulan Camat juga lagi mendapat tugas mencari lahan untuk membangun sekolahan.

“Saya juga mendapat tugas untuk mencari lahan guna pembangunan sekolah Pemerintah. Saya juga pernah ngobrol sama mantan Ketua RW014, H. Toto dia sempat bilang ngapain Pemerintah repot – repot beli lahan itu ada lahan Perumahan BKP milik Pemerintah yang memang peruntukan untuk sarana prasarana pendidikan dan olahraga,” ucap Camat mengutif pertemuanya dengan H. Toto.

Untuk itu, tambah Junaefi, ia tinggal menunggu kejelasan lokasi lahan yang kini tengah bersengketa dengan warga Perumahan BKP tersebut. Ia pun ikut mendorong dan mendukung penyelesaian persoalan sengketa lahan tersebut.

“Kalau memang itu betul dan jelas nanti ngapain kita repot-repot mencari lahan untuk bangun sekolahan Pemerintah. Tinggal kita prinsipnya, menunggu hasil keputusan akhirnya tentang nasib lokasi lahan tersebut,” pungkasnya.

Diakhir audensi, para tamu undangan, BPN, Dinas Perkimtan, Lurah Jatimulya dan Camat Tambun Selatan, ditutup dengan penyerahan foto copy bukti-bukti kronologis dan beberapa surat tentang riwayat lokasi tanah yang ditetapkan sebagai lokasi lahan fasos-fasum Perumahan BKP yang ditandatangani 7 unsur Pemerintah. (Indra/Mul)