Klarifikasi dan Hak Jawab Pemberitaan Judul

0
163
Lokasi Lahan Bulak Kapal Permai

Soal Lahan BKP, Joko: Aneh, Baru PPJB Suroyo Mau Bangun Lokasi

Audensi Warga BKP Dengan DPRD Kabupaten Bekasi Menuai Simpatik

Dewan Pembina Yayasan Tri Praja Karya Utama Dr. Suroyo yang menaungi Universitas Mitra Karya mengungkapkan, semestinya warga Bulak Kapal Permai yang diwakili, Sutaryo Teguh, Ketua RW014 Kelurahan Jatimulya paham akan peraturan penyediaan tanah Fasos Fasum bagi Pengembang atau Developer (khususnya PT. Petra Anggada Tama Perdana sebagai Developer Perumahan Bulak Kapal Permai tahap ke- 2 dan menghentikan Klaim sepihak atas lahan tanah mlik Bhoen Herwan Irawadi seluas 8.150 m2 berdasarkan AJB No 76/Bp/V/1988 yang secara sah dilakukan jual beli antara Rinun Ajim sebagai penjual dan Bhoend Herwan Irawadi sebagai pembeli yang dikeluarkan oleh PPATS/Camat Tambun Selatan Drs. Bambang Prayitno, yang telah didaftarkan menjadi Sertifikat Hak Milik ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bekasi melalui Rekomendasi Kepala Desa Jatimulya H. Tedi Rostiady S.ip dengan No Surat: 69/Ag.32/III/2009 Perihal: Tindak lanjut permohonan sertifikat a.n Bhoend Herwan Irwadi, selanjutnya terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Bhoend Herwan Irawadi dengan Nomor: 8793. Seluas 8.150 m2 yang terletak di RT wilayah RT001/RW001, Kampung Jatibulak, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan bukan wilayah RW014 Bulak Kapal Permai. Kemudian Sertifikat Hak Milik dipecah menjadi 2 yakni SHM No: 8793 seluas 2.910 m2 dan SHM No: 8794 seluas 5.240 m2 dimana sertifikat SHM No: 8794 dijual belikan antara Bhoend Herwan Irwadi sebagai penjual dengan Yoyok Sundarlim sebagai pembeli dengan akta PPJB No:05 tanggal 16 September 2014 dibayarkan LUNAS dihadapan Notariat Masdar Lira, SH. Kemudian dijual belikan kembali oleh Yoyok Sundarlim sebagai penjual dan DR. H. Suroyo sebagai pembeli dengan akta PPJB No: 11 tanggal 16 April 2018, dibayarkan LUNAS dihadapan Notariat Jujung Panjaitan, SH. Sebelum transaksi dihadapan Notaris, DR. H. Suroyo, telah melakukan pengecekan surat-surat sebagai berikut :

1.Ke BPN melalui Notaris Jujung Panjaitan, SH. Hasilnya resmi terdaftar.

2.Ke PPAT Camat Tambun Selatan melalui Sdr Matnur (Alm). Hasilnya tercatat dan terdaftar secara warkah resmi.

3.Ke Kelurahan Jatimulya terdokumen Rekomendasi Kepala Desa Nomor: 69/Ag.32/III/2019 Tindak Lanjut penerbitan Sertifikat Hak Milik Sdr Bhoend herwan Irawadi.

4.Ke Direktur pengembang PT Petra Anggada Tama Perdana. Hasilnya pihak pengembang/Developer tidak pernah membebaskan lahan tanah yang terletak di kampun Jatibulak RT001, RW001, Kelurahan Jatimulya dan bahkan kami ditunjukkan Surat General Manajer PT. Petra Anggada Tama Perdana Our Ref: 230/PAP/Dev/0889. Perihal Pemberitahuan kepada pengurus warga Perumahan Bulak Kapal Permai yang isinya pengembang telah memberikan Fasos yang terletak di depan Blok GG, di depan Blok CC dan di depan Blok AA, di luar tanah yang dibeli DR. H. Suroyo yakni di depan Blok DD dari Blok EE.

5.Ke Dinas Tarkim, Terdokumen Surat nomor : 591/108/Distarkim/2011, Bekasi 08 Maret 2011, Perihal : Pemberitahuan penyelesaian atas tanah Sarana Fasos/Fasum di Perumahan Bulak Kapal Permai yang ditujukan kepada Sdr Toto Irianto sebagai Ketua Tim dan Hadi Darsuki sebagai Sekertaris Tim yang menyatakan bahwa lahan tanah berdasar Site Plan nomor : 81/BAPPEDA/1987 Tanggal 21 Desember 1987 adalah merupakan Areal yang tidak termasuk dibebaskan oleh PT Petra Anggada Tama Perdana dengan demikian lokasi bidang tanah tersebut tidak termasuk dan berada diluar Sertifikat HGB No : 127/Jatimulya.

6.Di Kantor Bupati Bekasi Terdokumentasi Surat No: 030/1840/Distarkim. Perihal: Persetujuan tanah Fasos di Perumahan Bulak Kapal Permai yang ditujukan kepada Ketua pembangunan Masjid Baitul Mukhlisin yang merekomendasikan pemanfaatan tanah Fasos tersebut hanya dibenarkan untuk Masjid. berikut sarana penunjang bagi warga Bulak Kapal Permai, yang dalam lampiran tergambar peta diluar dari tanah milik SHM a.n Bhoend Herwan Irawadi.

7.Di Pengadilan Kota Bekasi Terdokumen Salinan Putusan gugatan perdata warga Bulak Kapal Permai Nomor: 546/pdt.G/2013/PN.Bks. yang di wakili Drs Toto Irianto dkk sejumlah 136 orang terhadap :

1.Bhoend Herwan Irawadi sebagai Tergugat I.

2.Drs Bambang Prayitno sebagai Tergugat II.

3.Ahli waris Rinun Ajim sebagai Tergugat III.

4.Kepala Kantor BPN sebagai Tergugat IV.

Hasilnya Tidak Diterima (NO)

8.Terdokumen Salinan Putusan Banding No : 279/PDT/2015/PT.BDG, Pengadilan Kota Bekasi putusan menguatkan No : 546/pdt.G/2013/PN/Bks. Dokumen-dokumen tersebut kami bawa ke Sdr Sutaryo Teguh dan saya sampaikan bahwa tanah tersebut telah kami beli, dan Sutaryo Teguh minta waktu untuk musyawarah dengan warga, 1 (satu) Minggu berikut Saya datang dengan membawa Dokumen tetapi Saya justru di maki-maki dengan sebutan yang tidak pantas, selanjutnya Saya menempuh jalur Hukum melaporkan Sutaryo Teguh dengan pidana Pasal 385 yang statusnya sebagai tersangka, No: B.607/VIII/2019/Restro Bks dan melaporkan dengan perdata perbuatan melawan hukum dengan Nomor gugatan: 138/pdt.G/2019/PN.ckr. Hasilnya: 1) Dikabulkan Tergugat I, II, III, IV, V, VI. Sebagai perbuatan melawan Hukum. 2) Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI untuk membongkar bangunan dan mengosongkan dari Tanah pemilik (DR. Suroyo). Sebaliknya Sutaryo Teguh melakukan gugatan Class Action dengan gugatan No: 60/pdt.G/2019/PNckr. terhadap Tergugat:

1.) Bhoend Herwan Irawadi Sebagai Tergugat I.

2.) Camat Tambun Selatan Sebagai Tergugat II.

3.) BPN Kabupaten Bekasi Sebagai Tergugat III.

4.) Bupati Sebagai Tergugat IV.

Putusannya 18 Petitum dalam gugatan ditolak untuk seluruhnya dan Putusan Banding No: 449/PDT/2020/PT.BDG yang putusannya menguatkan putusan No: 60/pdt.G/2019/PNckr. Perlu diketahui sampai saat ini Suroyo telah menguasai fisik lahan tanah seluas 5.240 m2 dan melalui petugas BPN telah dilakukan ukur ulang untuk kepentingan balik nama, serta melakukan pagar keliling dalam waktu dekat akan ditempuh Perijinan Mendirikan Bangunan Universitas Mitra Karya ke Dinas Terkait di Kabupaten Bekasi. (***)

Tegoran Dewan Pers Atas Laporan Dr. Suroyo

Jakarta, 21 September 2020 Nomor: 894/DP-K/IX/2020

Lampiran : – Perihal : Penilaian Sementara Kepada Yth.

1.Penanggung Jawab media Beritaekspres.com

2.Sdr. Suroyo

di  tempat

Dewan Pers menerima pengaduan dari Sdr. Suroyo, warga Kota Bekasi, Jawa Barat, tertanggal 11 Agustus 2020, terkait berita yang dimuat media beritaekspres.com dengan judul: “Soal Lahan BKP, Joko: Aneh, Baru PPJB Suroyo Mau Bangun Lokasi” yang diunggah tanggal 23 Juni 2020 pkl. 13.07 WIB.

Pada intinya Pengadu merasa keberatan terhadap berita yang diadukan yang dianggap tidak akurat, tidak benar, dan tidak berimbang karena tidak ada konfirmasi dengan Pengadu. Pengadu membantah berita yang menyatakan bahwa Pengadu mengaku sebagai pemilik lahan seluas 8.150 meter persegi.

Pengadu menegaskan, bahwa ia membeli sertifikat hak milik seluas 5.240 meter persegi dari Yoyok Sundarlim. Sedangkan Yoyok sebelumnya membeli dari Shoend Herwan Irawadi sebagai pemilik sertifikat hak milik dengan nomor 8794 tersebut.

Pengadu membeli lahan tersebut dari Yoyok Sundarlim dengan akta PPJS No. 11 tanggal 16 April 2018 dibayar lunas di depan notaris Jujung Panjaitan, SH.

Pengadu menyatakan sudah membuat Hak Jawab, tetapi menurut Pengadu, Teradu menolak memberitakan Hak Jawab tersebut. Dewan Pers telah mempelajari pengaduan dan berita yang diadukan.

Atas pemberitaan yang disajikan dianggap tidak berimbang, tidak uji informasi dan opini yang menghakimi, Redaksi Beritaekspres.com.com menyampaikan permohonan maaf. (Red)