Putusan Hakim Diharapkan Tanpa Intervensi Adil Bagi Pencari Keadilan

0
140
Suasana Persidangan

BERITA JAKARTA – Komisi Yudisial (KY), Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, diharapkan agar menaruh perhatian khusus dalam penanganan kasus perbankan dengan terdakwa mantan Dirut Bank Swadesi atau yang kini berubah nama menjadi Bank Of India Indonesia (BOII), Ningsih Suciati. Hal tersebut, diungkapkan, Politikus Senior PDI Perjuangan (PDIP), Alex Asmasoebrata.

“Harapan ini, untuk menghindarkan agar jangan sampai kasus tersebut diwarnai intervensi, suap menyuap atau gratifikasi. Keputusan kasus yang sempat tersendat-sendat tersebut, diharapkan memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya saksi korban, Rita pemilik dari PT. Ratu Kharisma,” kata Alex kepada Beritaekspres.com, Selasa (17/11/2020).

Menurut Alex, dirinya sengaja meminta agar penanganan kasus Ningsih Suciati ke KY tiada lain tujuannya selain demi keadilan yang berkebenaran. Dia mengakui setiap hakim sesungguhnya sudah diamanatkan untuk memberi keadilan yang berkebenaran bagi para pencari keadilan.

“Karena itulah, Hakim yang juga digelari sebagai wakil Tuhan di muka bumi seyogyanya tak perlu diawasi baik oleh KY, aparat Bawas MA dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK,” ungkapnya.

Namun sambung Alex, jaman telah berubah, tuntutan hidup, gaya hidup, hedonisme, kemewahan mendesak tak terkecuali terhadap Hakim. Maka jadilah ‘wasit’ diwasiti dan diawasi. Adakalanya, kaki oknum Hakim sesekali berada di neraka. Terbukti, sesekali mencuat kekecewaan dan penolakan-penolakan atas putusan Hakim dari pencari keadilan.

“Kalau hakim jujur, bermartabat dan berintegritas, hukum yang berkeadilan dan berkebenaran akan selalu hadir. Jika Hakim sampai membuat putusan memihak kepada terdakwa atau tergugat hanya, karena uang, saat itulah kakinya sedang di neraka. Seharusnya setiap terdakwa yang bersalah atau pihaknya yang mau memperalat hukum diganjar sesuai perbuatannya,” tutur Alex.

Alex yakin, Hakim yang dilaporkan berulangkali baik ke KY maupun Bawas MA adalah oknum Hakim nakal, tidak jujur dan doyan suap serta gratifikasi. Sebaliknya Hakim yang berpihak kepada rasa keadilan masyarakat disamping tak akan diadukan ke KY dan MA juga akan dipuja-puji pencari keadilan.

“Palunya dipergunakan untuk menolong dan menyelamatkan serta memuaskan dahaga pencari keadilan yang terzolimi atau dirugikan. Harapan pencari keadilan, janganlah ketukan palu Hakim memupuskan harapan pencari keadilan, karena uang atau karena membela yang salah,” ulasnya.

Menyinggung persidangan kasus perbankan di Bank Swadesi atau BOII, Alex berharap, Hakimnya independen, jujur dan menjaga kehormatan hakim. Hukumlah terdakwa sesuai kesalahannya bisa sama dengan tuntutan Jaksa bisa juga lebih dari itu mengingat yang bersangkutan sudah berstatus residivis.

Alex juga meminta, agar diproses hukum 20 tersangka lainnya yang diduga telah melakukan persekongkolan jahat dengan Ningsih Suciati terkait kasus perbankan yang sama. Alasannya, para tersangka sudah mengajukan dua kali praperadilan terkait penetapan mereka sebagai tersangka. Pengaqdilan memutuskan menolak praperadilan tersebut, karena proses hukum yang dilakukan sudah sesuai prosedur.

Sejak awal persidangan kasus di Bank Swadesi (BOII), Alex Asmasoebrata, telah meminta dimonitor penanganannya ke KY. KY pun menindaklanjutinya ke MA. MA sendiri sebagai benteng terakhir lembaga peradilan berkirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam surat Plt Kepala Badan Pengawasan MA, Hj. Lulik Cahayaningrum, disebutkan setelah meneliti dan mempelajari pengaduan diminta agar dilakukan pemantauan terkait penanganan perkara dimaksud. Hanya saja diharapkan pemantauan tidak sampai mengurangi independensi dan profesionalitas Hakim dalam memutus perkara perbankan tersebut.

Fakta-fakta persidangan kasus Ningsih Suciati sendiri menunjukkan lelang agunan debitur Rita (PT. RK) sarat dengan rekayasa dan persekongkolan. Bahkan Ningsih Suciati, tidak bekerja sendiri, tetapi bersama-sama, kolektif kolegial atau tanggung renteng sampai melibatkan 20 Direksi, Komisaris, Pimpinan dan Bankir-Bankir Bank Swadesi (BOII).

Permohonan restrukturisasi kredit berulangkali dimintakan berulangkali oleh debitur Rita (PT.RK) dan upaya hukum perdata ataupun pidana tak dihiraukan. Lelang agunan Villa Kozy dilakukan walau sedemikian murah hingga debitur tetap berhutang dan tetap ditagih.

Atas perbuatannya itu, Ningsih Suciati pun dituntut 5 tahun penjara ditambah membayar denda Rp5 miliar subsider tiga bulan kurungan. Sedangkan untuk menindaklanjuti kasus 20 tersangka lainnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri telah mengajukan permohonan penyitaan ke PN Jakarta Pusat. PN Jakarta Pusat sendiri, telah mengabulkannya dengan penetapan Nomor: 770/Pen.Pid/2020/PN.JKT.Pst.

“Itu berarti dapat dilakukan penyitaan oleh aparat Mabes Polri atas dokumen-dokumen terkait tindak pidana perbankan di Bank Swadesi (BOII), terutama sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1682 di Jalan Kunti Utara 9, Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama, Budi Santoso di Jalan Talang Betutu Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat,” jelas Alex.

Dikatakan Alex, PN Jakarta Pusat dalam penetapannya menyebutkan bahwa cukup alasan untuk melakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diduga dilakukan para tersangka, termasuk SHM Nomor: 1682 tadinya atas nama debitur Bank Swadesi (BOII), Rita (PT RK).

Setelah dilelang, tambah Alex, dokumen tersebut diduga telah dijadikan agunan pinjaman oleh pemenang lelang, Budi Santoso sebagaimana terungkap dalam persidangan, Ningsih Suciati. Tanah berikut Villa Kozy menjadi agunan pijaman senilai Rp36 miliar atas nama, Budi Santoso.

“Majelis hakim PN Jakarta Pusat, pimpinan M. Sainal dalam putusannya Kamis pekan mendatang tentu akan memutuskan sah atau tidak pelelangan agunan Villa Kozy milik debitur Rita. Jika benar ilegal sebagaimana terungkap dalam persidangan, maka setelah disita Mabes Polri boleh jadi SHM itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah atau paling tidak dijadikan barang bukti terkait perkara 20 tersangka lainnya,” pungkas Alex. (Dewi)