Syafrudin: Calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Harus Taat AD ART Partai

0
253
Foto: Dr. H. Rahmat Effendi (Kiri) Syafrudin, SIP (Kanan)

BERITA BEKASI – Pertengahan tahun ini, DPD Partai Golkar Kota Bekasi akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V. Kegiatan Musda ini, menjadi tahapan penting bagi Partai Golkar Kota Bekasi, dalam mempersiapkan diri bagi para kadernya untuk memenangkan Pemilu 2024 mendatang. Hal itu, dikatakan, Syafrudin salah satu kader setia Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Musda ke-V Partai Golkar di Kota Bekasi ini sangat penting, karena harus menentukan kader terbaiknya menjadi Ketua DPD melanjutkan kepemimpinan Rahmat Effendi yang sudah 3 kali memimpin Partai dan 2 kali menjadi Walikota Bekasi, dengan segudang prestasi yang sangat membanggakan Partai dan warga Kota Bekasi,” terang Syarudin kepada Beritaekspres.com, Sabtu (5/6/2021).

Menurut Syafrudin, dalam menentukan dan mendapatkan kepemimpinan Partai Golkar Kota Bekasi selanjutnya, tentu saja harus sesuai dengan tata aturan yang berlaku diinternal Partai Golkar. Sangat penting syarat kualitas, kuantitas, akuntabilitas dan elektabilitasnya, karena akan berhadapan langsung dengan Pemilu 2024.

“Persyaratan awal, sesuai dengan ART Partai Golkar Pasal 18 ayat (5) dan Juklak 2 Tahun 2020 Pasal 49 ayat (1) poin A angka huruf (c) berbunyi, bakal calon dinyatakan sah apabila memenuhi 10 syarat,” jelas Syafrudin.

Diantara aspek penting, sambung Syafrudin, persyaratannya yaitu pernah menjadi pengurus Partai, baik setingkat atau setingkat diatas atau dibawah atau organ pendiri atau didirikan, berpendidikan minimal S1 (Strata 1) atau sederajat dan memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).

“Tak kalah penting adalah, memiliki kapabilitas dan akseptabilitas serta berdomisili di wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan,” jelas Syafrudin lagi.

Dikatakan Syfarudin, penting untuk dicermati beberapa syarat tersebut diatas. Syarat pendidikan, prestasi dan domisili menjadi fundamental kapabilitas dan akseptabilitas seorang Ketua Partai Golkar di Kota Bekasi.

“Pendidikan yang selama beberapa tahun belakangan ini, diawal kepemimpinan Kedua Presiden Joko Widodo, begitu kuat pembenahan sistim maupun tata kelola kependidikan, panitia Musda ke-V tanpa harus dinyatakan harus pun menjadi kewajiban panitia memastikan para bakal Calon Ketua DPD memiliki kecakapan dan keabsahan syarat pendidikan,” ungkapnya.

Prestasi seorang bakal calon Ketua DPD, sangat penting pula sebagai pijakan peningkatan kerja mesin Partai. Prestasinya bukan sekedar kepedulian sosial, akan tetapi lebih kepada keunggulan dalam setiap even pemilu, posisi struktur organisasi sosial kemasyarakatan sebagai upaya basis penguatan kader.

Kemudian syarat domisili, secara langsung atau tidak, Partai Golkar sangat menjunjung kearifan lokal. Pada dasarnya Partai Golkar tidak ingin menjadi Partai yang lupa dengan kader terbaiknya yang ada di masing-masing daerah. Bakalan calon Ketua DPD yang lahir dan berkembang sangat baik di masyarakat maupun kepartaian.

Banyak pandangan, tambah Syafrudin, bahwa publik itu salah satu aspek penting, karena masyarakat secara umum, terutama akar rumput dan milenialis familiar terhadap bakal calon dan Ketua Partai. Sehingga mesin Partai, tidak perlu bersusah payah mensosialisasikan profil seorang bakal calon atau seorang Ketua Partai politik.

“Fase mensosialisasikan itu, digunakan untuk kreatifitas strategis lainnya yang justru akan memperkuat basis Partai Golkar kedepan. Khususnya Kota Bekasi,” pungkasnya. (Indra)